KPU NTB Siap ‘Dibedah’ BPK, Khuwailid : Lebih Baik Diaudit Daripada Difitnah

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 30 Juli 2025 - 11:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan Belanja Hibah Pilkada Serentak 2024. Pertemuan ini digelar di Gedung C Kantor KPU NTB pada Senin (29/7).

Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan momen penting bagi KPU untuk terus menjaga akuntabilitas.

“Saya pribadi merasa senang ketika diaudit BPK, karena ini cara terbaik untuk menjaga integritas kelembagaan sekaligus menghindari tuduhan yang tidak berdasar atau fitnah,” ujar Khuwailid.

Baca Juga :  HUT RI ke-81 di Pendopo Wagub NTB, Semangat Kemerdekaan Lewat Doa Bersama dan Lomba Tradisional 

Ia juga mengapresiasi langkah BPK yang tidak hanya memandang pemeriksaan sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat budaya kepatuhan pada regulasi yang berlaku. “Ini bagian dari komitmen moral KPU untuk terus melakukan perbaikan,” tegasnya.

Khuwailid turut mengungkapkan bahwa seluruh temuan pemeriksaan pada Pemilu Legislatif dan Pilpres sebelumnya telah ditindaklanjuti. Untuk Pilkada 2024, pihaknya berharap hasil pemeriksaan dapat menunjukkan capaian yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan NTB, Hendri Purnomo Djati, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memastikan pengelolaan dana hibah Pilkada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Pemilih NTB Capai 3,9 Juta, tapi Bawaslu Temukan Kejanggalan: Dari Data Ganda hingga Nama-Nama dari Dalam Kubur, Bima dan Lobar Jadi Sorotan

“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh jajaran KPU NTB agar proses pemeriksaan ini berjalan lancar hingga tahap pemeriksaan terinci nanti. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan konstruktif,” jelas Hendri.

Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, KPU NTB menyatakan kesiapannya mendukung penuh seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru