SUMBAWAPOST.com, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Seluruh program strategis tersebut dirancang dalam visi besar ‘NTB Makmur Mendunia’ dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur dalam kegiatan puncak Musrenbangprov di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (4/6), yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard.
“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi program dengan kabupaten/kota dan penguatan pembangunan dari desa, yang menjadi tahap pertama dari empat fase rencana pembangunan jangka menengah NTB 2025–2045,” ujar Gubernur.
Dalam pemaparannya, Gubernur menyampaikan target ambisius: kemiskinan ekstrem diharapkan nol persen pada 2029, tingkat kemiskinan di bawah sepuluh persen, pertumbuhan ekonomi sebesar sembilan persen, penurunan ketimpangan ekonomi hingga 0,32 persen, peningkatan indeks pengembangan SDM menjadi 0,60 persen, serta kualitas lingkungan hidup yang mencapai 77 persen.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan, NTB akan membangun silo penyimpanan hasil pertanian berkapasitas 100.000 ton, menyiapkan armada logistik dengan kapal tongkang, mengoptimalkan 10.000 hektare lahan, merevitalisasi irigasi di 40.000 hektare lahan, dan memperkuat sektor perikanan budidaya. Di sektor pariwisata, Pemprov mendorong konektivitas udara dengan jalur baru, pesawat amfibi, dua rute kapal cepat, serta pengembangan infrastruktur jalan antar destinasi dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa hasil reses anggota dewan menjadi bagian penting dalam penyusunan arah pembangunan.
“Hasil pokok-pokok pikiran DPRD yakni akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim, dan pariwisata berkualitas berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard, menyoroti kondisi ekonomi NTB yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Menanggapi hal ini, Bappenas mendorong pengembangan ekonomi berbasis wilayah melalui kawasan industri di Sumbawa Barat, sentra perkebunan dan peternakan, budidaya perikanan, serta penguatan kawasan transmigrasi dan program bantuan sosial yang adaptif.
“Di sisi lain, NTB juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian sebagai lumbung yang mendukung program pemerintah pusat,” ujarnya.
Bappenas juga menegaskan pentingnya pengembangan SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan, serta perlunya konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.
Namun, di tengah pemaparan yang optimistis tersebut, publik justru dibuat bingung oleh tema Musrenbang itu sendiri.
Direktur Nasional Politik (NaSpol) NTB, Ardiansyah, menyampaikan keheranannya atas ketidaksesuaian antara tema yang tertulis dalam Spanduk resmi Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 dengan substansi arah kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur.
“Saya masih bingung dengan tulisan tema di RPJMD dan RKPD tersebut. Kenapa tidak dituliskan ‘NTB Makmur Mendunia’? Kenapa harus ‘NTB Emas’? Gubernur bicara soal arah kebijakan menuju NTB yang makmur dan mendunia, tapi temanya justru ‘NTB Emas’. Ini jelas nggak nyambung antara spanduk dan substansi pidato, saya dibuat bingung jadinya dan tidak konsisten,” ujar Ardiansyah.
Terpisah, Kepala Bappeda NTB Iswandi dihubungi media ini belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
