SUMBAWAPOST.com, Mataram – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima aspirasi dari para driver online yang tergabung dalam Persatuan Driver Online NTB, dalam agenda hearing yang digelar Senin (26/5/2025) di Ruang Rapat Pleno Gedung DPRD NTB.
Hearing ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar para driver untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap sejumlah kebijakan aplikator transportasi daring yang dinilai merugikan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi V, Nadirah, S.E., Akt., dan turut dihadiri sejumlah anggota komisi lainnya seperti H. Didi Sumardi, S.H., TGH. Sholah Sukarnawadi, M.A., Drs. H. M. Jamhur, M.Pd., dan Wahyu Apriawan Riski. Hadir pula perwakilan dari Dinas Perhubungan NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Hukum Setda NTB, serta pihak perusahaan aplikator transportasi daring.
Dalam pertemuan itu, para driver menyampaikan keresahan mereka terkait potongan penghasilan yang dianggap tidak transparan dan memberatkan. Meski di aplikasi tercantum potongan sebesar 15,96 persen, kenyataannya di lapangan para driver mengaku potongan bisa mencapai hingga 48 persen. Hal ini dinilai sangat merugikan, terlebih di tengah tekanan ekonomi dan biaya operasional yang semakin tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Rapat Komisi V Nadirah Al-Habsyi menyoroti pentingnya kehadiran kantor operasional aplikator di NTB.
“Perusahaan harus hadir secara fisik, tidak hanya digital, untuk bertanggung jawab atas operasional dan menjalin komunikasi yang baik dengan mitra serta pemerintah daerah,” tegas Nadirah yang juga Ketua DPW PBB NTB.
Selain itu, Srikandi Pertama Asal Pulau Sumbawa yang memegang Ketua Partai tingkat Provinsi NTB Itu juga juga mendorong terbentuknya asosiasi atau wadah koordinasi resmi bagi aplikator.
“Tujuannya agar tidak terjadi perang tarif yang merugikan driver dan agar kebijakan transportasi daring di NTB menjadi lebih terarah dan terkoordinasi,”terangnya.
Komisi V berjanji akan terus mengawal persoalan ini dan memfasilitasi tindak lanjut antara para driver, aplikator, dan pemerintah agar ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
