Digital Tapi Kejam! Potongan Aplikasi Ojol di NTB Capai 48 Persen, DPRD Bongkar Fakta di Balik Layar

Avatar

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 15:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima aspirasi dari para driver online yang tergabung dalam Persatuan Driver Online NTB, dalam agenda hearing yang digelar Senin (26/5/2025) di Ruang Rapat Pleno Gedung DPRD NTB.

Hearing ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar para driver untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap sejumlah kebijakan aplikator transportasi daring yang dinilai merugikan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi V, Nadirah, S.E., Akt., dan turut dihadiri sejumlah anggota komisi lainnya seperti H. Didi Sumardi, S.H., TGH. Sholah Sukarnawadi, M.A., Drs. H. M. Jamhur, M.Pd., dan Wahyu Apriawan Riski. Hadir pula perwakilan dari Dinas Perhubungan NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Hukum Setda NTB, serta pihak perusahaan aplikator transportasi daring.

Baca Juga :  Inilah Tiga Buah Raperda yang Ditetapkan DPRD NTB Diawal Tahun 2025

Dalam pertemuan itu, para driver menyampaikan keresahan mereka terkait potongan penghasilan yang dianggap tidak transparan dan memberatkan. Meski di aplikasi tercantum potongan sebesar 15,96 persen, kenyataannya di lapangan para driver mengaku potongan bisa mencapai hingga 48 persen. Hal ini dinilai sangat merugikan, terlebih di tengah tekanan ekonomi dan biaya operasional yang semakin tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Rapat Komisi V Nadirah Al-Habsyi menyoroti pentingnya kehadiran kantor operasional aplikator di NTB.

Baca Juga :  Lombok Tengah Sabet Juara Umum STQH NTB 2025, Target Berikutnya Mengincar 'Mahkota Nasional'

“Perusahaan harus hadir secara fisik, tidak hanya digital, untuk bertanggung jawab atas operasional dan menjalin komunikasi yang baik dengan mitra serta pemerintah daerah,” tegas Nadirah yang juga Ketua DPW PBB NTB.

Selain itu, Srikandi Pertama Asal Pulau Sumbawa yang memegang Ketua Partai tingkat Provinsi NTB Itu juga juga mendorong terbentuknya asosiasi atau wadah koordinasi resmi bagi aplikator.

“Tujuannya agar tidak terjadi perang tarif yang merugikan driver dan agar kebijakan transportasi daring di NTB menjadi lebih terarah dan terkoordinasi,”terangnya.

Komisi V berjanji akan terus mengawal persoalan ini dan memfasilitasi tindak lanjut antara para driver, aplikator, dan pemerintah agar ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru