Izin Usaha Bikin Pelaku Teriak, DPRD NTB Siapkan ‘Senjata Hukum’ Penakluk Birokrasi

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 7 Mei 2025 - 10:50 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPSOT.com, Mataram – Ketua Pansus I DPRD NTB, Abdul Rauf, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Perizinan Berusaha di Daerah sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Ia menegaskan, Perda ini akan menjadi ‘senjata regulatif’ untuk memperkuat iklim usaha dan menarik investasi ke Nusa Tenggara Barat.

“Pantai kita ini strategis. Potensi besar ada di depan mata. Tapi kalau regulasinya ruwet, siapa yang mau datang?,” kata Rauf saat ditemui usai rapat pansus di ruang sidang DPRD NTB, Rabu (7/5).

Menurutnya, semangat dari Perda ini adalah menindaklanjuti amanat UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunannya terkait perizinan. Pansus I akan menggelar serangkaian pertemuan dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan aturan yang mempermudah dan mempercepat proses perizinan di NTB.

“Kita ingin semua jelas. Jangan ada lagi pelaku usaha bingung, harus bayar berapa, prosesnya berapa lama, dan harus ke mana dulu. Semua harus transparan, cepat, dan pasti,” tegas politisi Demokrat Dapil NTB VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) yang dikenal vokal ini.

Tak hanya soal kemudahan, Perda ini juga diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dan membangun database pelaku usaha di NTB, yang selama ini dinilai masih simpang siur. Menurut Rauf, ketidakjelasan data ini berdampak langsung pada buruknya pelayanan, termasuk di sektor peternakan.

“Berapa banyak sih pelaku usaha kita? Kita gak tahu pasti. Itu masalah. Makanya nanti kita dorong agar ada sosialisasi masif. Yang belum berizin, ayo kita bantu salurkan idenya,” tambahnya.

Rauf juga menyinggung persoalan pelik seputar perizinan sektor tambang dan pemanfaatan air laut. Ia menyoroti tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang kerap membuat pelaku usaha terjebak dalam labirin birokrasi.

Baca Juga :  Pariwisata NTB Jangan Mandalika Centris, DPRD dan Kadispar Kompak Dorong Destinasi dari Timur ke Barat

“Contohnya, izin tambang 0-12 mil itu urusan provinsi. Tapi lokasi di wilayah kabupaten. Harusnya ada kejelasan. Perda ini akan jadi payung hukum, nanti teknisnya diatur lewat pergub,” ujarnya.

Ke depan, ia mendorong agar seluruh proses perizinan bisa dilakukan secara digital dan terintegrasi melalui sistem online.

“Jadi pelaku usaha dari mana pun bisa tahu, oh, kalau mau buka usaha sektor A, ini yang harus disiapkan. Gak usah ribet lagi,”terang Rauf.

Pansus I sendiri merupakan satu dari empat pansus yang sedang bekerja dalam masa sidang kali ini. Fokusnya adalah penyusunan Perda terkait perizinan berusaha, sementara pansus lainnya membahas isu seperti perampingan OPD dan lainnya.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 84 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru