SUMBAWAPOST.com | Mataram- Anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhamad Aminurlah, menyuarakan kegelisahannya terhadap kondisi PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang terlilit utang lebih dari Rp22 miliar.
Menurut dia, langkah penyelamatan badan usaha milik daerah (BUMD) itu tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa dasar yang jelas.
Politisi yang akrab disapa Aji Maman itu menegaskan, pintu masuk perbaikan harus diawali dengan audit investigatif yang komprehensif untuk membongkar akar persoalan.
“Kita mulai dulu dengan audit investigasi, baru audit menyeluruh. Baru kita bicara menghidupkan kembali,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, audit bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menelusuri aliran keuangan, pola pengelolaan, serta titik lemah manajemen perusahaan.
“Kita harus tahu dulu ke mana uang itu mengalir, bagaimana pengelolaannya, apa kelemahannya. Tidak bisa kita melangkah tanpa pijakan yang jelas,” katanya.
Menurut dia, hasil audit investigatif akan menjadi dasar untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh, mencakup sistem, manajemen, prosedur, hingga operasional perusahaan.
“Hasil dari investigasi itu jadi dasar audit. Kan rugi, kenapa rugi? Otomatis kan tidak sehat. Sehingga itu jadi dasar untuk restrukturisasi sistemnya, manajemen, prosedur, dan operasionalnya dan seterusnya. Baru kita sehatkan,” ujarnya.
Aji Maman menilai, audit investigasi idealnya diinisiasi oleh pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan mendorong agar pemerintah daerah secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit mendalam sebelum berlanjut ke audit komprehensif.
“Ini bukan soal menempatkan orang untuk sekadar digaji. Kalau tidak ada kejelasan, buat apa? Harus ada langkah yang konstruktif dan akademis, bukan coba-coba,” katanya.
Selain persoalan keuangan, ia juga menyoroti arah bisnis PT GNE yang dinilai menyimpang dari tujuan awal pembentukan BUMD. Menurut dia, perusahaan daerah tidak semata mengejar profit, melainkan harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan daerah itu bukan hanya cari profit. Dia harus hadir untuk melindungi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menopang sektor riil,” ujarnya.
Ia mengkritik model usaha yang dijalankan selama ini, seperti produksi paving block, yang dinilai justru berpotensi bersaing dengan pelaku usaha kecil. “Kalau hanya paving block, itu malah bersaing dengan rakyat kecil. Bukan membantu, tapi berkompetisi. Itu keliru,” katanya.
Aji Maman mendorong PT GNE untuk menemukan core business yang selaras dengan struktur ekonomi NTB yang didominasi sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
“Hampir 90 persen masyarakat kita petani dan nelayan. Harusnya di situ negara hadir. Misalnya jadi offtaker jagung, membantu distribusi hasil perikanan, atau membangun kemitraan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Anggota DPRD NTB Dapil NTB VI (Bima, Kota Bima dan Dompu), ini untuk pendekatan kemitraan berbasis masyarakat tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berpotensi menghasilkan keuntungan jika dikelola dengan sistem yang baik.
“Semua tergantung manajemen, sistem, dan tata kelolanya. Kalau itu rapi, keuntungan pasti mengikuti,” katanya.
Di tengah beban utang yang mencapai lebih dari Rp22 miliar, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa-gesa menambah penyertaan modal sebelum persoalan utama terurai.
“Bagaimana kita mau kasih uang, kalau kita belum tahu utang ini karena apa? Apakah salah kelola, rugi bisnis, atau ada hal lain? Ini yang harus dibuka lewat audit,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Komisi III DPRD NTB telah berulang kali memanggil pihak manajemen PT GNE. Namun, asal-usul utang tersebut belum pernah dijelaskan secara terang.
“Dipanggil sering, tapi soal utang ini tidak pernah terang. Ini yang jadi persoalan,” katanya.
Karena itu, ia berharap manajemen baru PT GNE tidak hanya menghadirkan perubahan figur, tetapi juga membawa gagasan dan arah bisnis yang lebih jelas.
“Harus ada ide dan terobosan baru. Jangan hanya ganti orang, tapi cara berpikirnya tetap sama,” ujar Aji Maman.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa penyelamatan BUMD tidak sekadar menjaga keberlangsungan perusahaan, tetapi memastikan keberadaannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin BUMD ini hidup, tapi hidup yang memberi manfaat. Bukan sekadar ada, tapi tidak terasa kehadirannya bagi rakyat,” katanya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
