SUMBAWAPOST.com, Mataram – Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, menilai rencana perampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial NTB kurang tepat.
“Saya rasa itu tidak pas. Bagaimanapun, keberadaan DP3AP2KB itu sangat penting,” ujar Muzihir kepada wartawan, kemarin.
Ia menekankan bahwa kebijakan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya dilakukan berdasarkan kajian mendalam. Apalagi, kata dia, di saat ada OPD yang dirampingkan, justru ada juga dinas yang digemukkan atau bahkan dibentuk baru.
“Contohnya, Dinas Pendidikan dan Olahraga digabung. Tapi di sisi lain justru mau dibentuk Dinas Kebudayaan. Pertanyaannya, sejauh mana urgensi budaya di NTB ini sampai harus dibuatkan dinas sendiri?” kritiknya.
Menurut politisi PPP itu, kondisi kebudayaan di NTB belum sekompleks di daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur.
“Budaya kita di NTB tidak sebanyak yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi menurut saya, cukup dijadikan bidang di dinas yang sudah ada,” tegasnya.
Saat ditanya soal argumen pembentukan Dinas Kebudayaan demi menyelaraskan struktur dengan kementerian di tingkat pusat, Muzihir menyatakan keberatan.
“Kalau semua harus diselaraskan dengan kementerian, ya berarti semua OPD harus digemukkan. Tidak bisa dipukul rata begitu,” cetusnya.
Muzihir mengungkapkan, hingga saat ini DPRD NTB belum membahas draft perampingan OPD karena dokumennya baru diterima pada Rabu (9/4).
“Draft baru masuk. Nantinya kami akan melakukan kunjungan ke provinsi lain untuk studi banding,” tuturnya.
Ia juga menyebut, meski baru sebatas draft, rencana perampingan ini sudah menimbulkan reaksi dari masyarakat.
“Baru masuk draft saja, sudah ada yang hearing ke dewan. Bergejolak ini,” pungkasnya.
