Jelang Hari H Pilkada, Panwascam Kilo Gelar Rakor Pemetaan Kerawanan Pra dan Pasca Tahapan Tungsura

Avatar

- Jurnalis

Senin, 25 November 2024 - 02:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Dompu- Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kilo menggelar rapat koordinasi pemetaan kerawanan pra dan pasca tahapan pemungutan dan perhitungan suara (Tungsura) Pilkada serentak 2024, Sabtu (23/11/2024) malam.

Acara yang digelar di Kafe Boat, Pantai Nanga To’i, Desa Lasi, Kecamatan Kilo dihadiri Ketua Bawaslu Dompu Swastari HAZ, Komisioner Bawaslu Dompu Syafruddin, perwakilan Camat Kilo, perwakilan Polres Kilo, Danramil, akademisi dan praktisi pemilu, politik dan demokrasi.

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Dompu Dompu Swastari mengungkapkan, kegiatan diskusi dan koordinasi lintas sektoral semacam ini sangat penting digelar untuk menyukseskan bersama pelaksanaan Pilkada serentak ini.

“Kami merasa bangga dan terhormat melihat kedewasaan cara pandang dan progres yang dilakukan oleh jajaran ad-hoc kami (Panwacam Kilo) yang mampu memotret dan mengundang berdiskusi secara mendalam terkait potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi pada puncak pelaksanaan Pilkada ini. Lebih-lebih adanya keterlibatan unsur-unsur Pemerintahan dan TNI-Polri,” tandasnya.

Menurutnya, kesamaan pemahaman, cara pandang dan forum-forum semacam seperti ini sangat penting dilaksanakan dalam menghadapi berbagai dinamika dan carut marut yang terjadi. Hal ini tentu sesuai dengan program pengawasan partisipatif dan upaya-upaya pencegahan.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan ada ada kesadaran kolektif semua lintas sektoral bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan dibebankan pada penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP) saja.” harapnya.

Selanjutnya, wanita yang akrab disapa Acha Tari ini membeberkan, secara umum potensi kerawanan pra atau sebelum tahapan tungsura itu berlangsung adalah pada saat pendistribusian logistik, pembuatan PTPS, penertiban APK dan hari tenang.

Baca Juga :  DPRD NTB Minta KPU Tindaklanjuti Temuan Coklit Oleh Bawaslu

“Klaster kerawanan ini biasanya karena kurangnya pengamanan pada saat droping logistik dari kpu ke kantor desa, pembagian c pemberitahuan kwk yang tidak sesuai, pembuatan tps yang tidak sesuai spek dan berada di wilayah tertentu misalnya dekat dengan posko atau rumah timses, terus Apk yang masih terpasang dan vote buying (serangan fajar politik uang).

“Kerawanan ini masuk dalam kategori pelanggaran administrasi dan pidana. Ini lah yang harus kita waspadai dan bahu membahu semua unsur agar mencegahnya sebelum terjadi,” sambungnya.

Sementara itu, kerawanan pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara yakni saat pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi suara.

“Kurangnya surat suara, terbukanya TPS, pendamping pemilih yang bermasalah, daftar pemilih yang tidak di tempel, tidak dilakukannya sumpah janji, menumpuknya pemilih didalam TPS, adanya pemilih tambahan, DPT yang tidak sesuai, adanya praktek jual beli suara dan banyak lainnya. Intinya seluruh jajaran ad hoc kami harus memastikan seluruh tahapan itu dilaksanakan sesuai dan terlaksana dengan baik,” bebernya.

Selanjutnya, Swastari menjelaskan kerawanan pasca tungsura itu adalah pada saat pengembalian logistik.

“Menolak pada Pemilu lalu ada upaya pencegatan di tengah jalan supaya logistik tidak bergeser dari TPS ke Kecamatan dan Kecamatan ke Kabupaten, sehingga pihak kemananan TNI Polri dan Pol PP itu bisa memastikan keamanan dan akses jalur yang dilewati,” terangnya.

Baca Juga :  Polda NTB Terjunkan Anjing Pelacak Deteksi Bahan Peledak Di Sirkuit MXGP 2024

Dengan demikian, lanjut Acha Tari, diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama, bahu membahu mencegah hal-hal itu terjadi.

“Untuk seluruh jajaran ad-hoc kami ke bawah, bila menemukan peristiwa itu koordinasikan segera atau berikan saran perbaikan pada PTPS. Jangan sungkan dan ragu kalau tetap ngeyel langsung rekom saja. Ingat tugas kita mengawasi dan memastikan seluruh tahapan itu berjalan, catat dan tuangkan rangkaian peristiwa yang terjadi itu dalam LHP secara jujur dan jelas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panwascam Kilo Ady Ardiansah berharap kegiatan ini diharapkan bisa memberi gambaran permasalah, catatan, potensi dan kewaspadaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan nanti.

“Output dari kegiatan ini akan menjadi referensi dan menjadi pandu arah dalam menentukan strategi pengawasan dan langkah pencegahan,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi internal sekaligus kesiap siagaan seluruh jajaran Panwascam Kilo dalam menuntaskan tugas dan tanggungjawabnya.

“Kami ingin pastikan seluruh jajaran kami sehat, sigap, aman dan solid dalam menyukseskan pilkada ini. Jaga soliditas, netralitas, integritas dan satu komando wujudkan Pilkada yang beradab dan berintegritas,”pungkasnya.

Usai pembukaan, kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara Panwacam Kilo beserta jajarannya dengan Camat Kilo, Alamsyah S.Km yang datang belakangan, terus Kanit Reskrim Polsek Kilo dan Perwakilan Danramil Kilo.

 

 

 

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru