Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, secara tegas menyuarakan tuntutan Kabupaten Dompu di hadapan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (13/11/2025). Dalam forum yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB itu, Syirajuddin menekankan perlunya alokasi dana transfer yang adil, proporsional, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama untuk infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal.
SUMBAWAPOST.com| Mataram- Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini digelar untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi pemerintah daerah terkait potensi penerimaan serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dalam penyusunan APBN.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri pula oleh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi NTB, beserta jajaran pemerintah provinsi. Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan fiskal, tantangan pembangunan, dan program prioritas yang memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, SH, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang proporsional, tepat sasaran, dan sesuai karakteristik daerah, khususnya untuk wilayah dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat yang spesifik.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui Badan Anggaran DPR RI dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak, termasuk infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal. Dana transfer yang dialokasikan secara adil dan efektif akan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Dompu,” tegas Syirajuddin.
Selain itu, Wakil Bupati juga memaparkan berbagai potensi strategis Dompu, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata, yang memerlukan dukungan anggaran untuk dikembangkan secara optimal. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, sehingga setiap rupiah dana transfer dapat dimanfaatkan dengan transparan dan akuntabel.
Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan fiskal nasional dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah.
