SUMBAWAPOST.com |™ Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menegaskan Pembangunan Daerah tidak akan berjalan Optimal tanpa Birokrasi yang bersih, Transparan, dan Akuntabel. Pembenahan tata kelola Pemerintahan menjadi perhatian Pemprov NTB untuk memastikan Program Pembangunan Benar-benar berjalan sesuai target.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perbaikan tata kelola pemerintah daerah dan penyelamatan Aset Daerah di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (23/10/2026).
Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) KPK RI atas pendampingan berkelanjutan dalam mendorong penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berintegritas.
“Kehadiran KPK merupakan bentuk sinergi yang sangat kita butuhkan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di atas rel integritas yang kokoh,” ujar Wagub Umi Dinda.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut dirancang untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK tertanggal 21 September 2026, khususnya terkait integritas perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov NTB.
Menurut Umi Dinda, ke-Tiga Sektor itu merupakan pilar penting Birokrasi. Kelemahan tata kelola di dalamnya dapat menghambat pencapaian target Pembangunan Daerah.
Karena itu, instrumen pencegahan korupsi seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) perlu terus dioptimalkan. Evaluasi, kedisiplinan, dan pengawasan juga harus diperkuat di seluruh Perangkat Daerah.
“Kita semua mengakui bahwa masih terdapat tantangan dan celah dalam tata kelola yang membutuhkan evaluasi bersama, kedisiplinan, serta pengawasan yang lebih ketat dari seluruh pimpinan perangkat daerah,”tegasnya.
Indah menambahkan, transformasi Birokrasi menjadi fondasi untuk mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
“Kita tidak mungkin mengembangkan sektor Pariwisata, Ekonomi Hijau, ataupun Program-program kesejahteraan masyarakat apabila mesin Birokrasinya tidak bersih, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Birokrasi yang bersih adalah Syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas,” tambahnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
