Waduh! Banyak Mafia Tambang Beroperasi di Sumbawa, Bakal Beroperasi dengan Wajah Baru

Avatar

- Jurnalis

Senin, 20 Januari 2025 - 12:01 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – jadi sorotan, Keberadaan tambang liar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih marak terjadi. Meskipun beberapa kali dilakukan penertiban oleh Pemda setempat, namun aktivitas tambang liar tidak tertutup permanen. Ada dugaan banyak mafia tambang yang bergentayangan sehingga menyulitkan tambang liar ditutup permanen.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah bekas tambang liar di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, KSB. Tambang yang berada di wilayah Jorok Liang tersebut sempat menjadi kontroversi sejak 2021 lalu.

Tambang tersebut beroperasi dan merusak area persawahan hingga bendungan. Penolakan warga saat itu terus bermunculan melawan para mafia tambang di Seloto. Meskipun kini telah ditutup, namun aktivitas tambang tersebut beroperasi dengan wajah baru.

Wajah Baru Illegal Mining

Direktur Eksekutif Lombok Global Institute, M. Fihiruddin menyoroti keberadaan tambang liar di Seloto. Meskipun kini ditutup, namun para mafia tambang mencoba untuk kembali beroperasi di Seloto dengan wajah baru.

Fihir mengatakan para mafia tambang mencoba membentuk badan hukum dengan jenis koperasi untuk mengaktifkan kembali pertambangan di sana. Dengan dalih tambang rakyat, para mafia mencoba mengelabui negara dengan membentuk koperasi.

“Hasil investigasi kita di lapangan, mereka para mafia tambang mencoba membentuk badan hukum berupa koperasi untuk kembali beroperasi,” ujar Fihir, Senin (20/01/2025) dalam keterangan yang diterima media ini.

Baca Juga :  Demo Polda, APPM NTB Minta APH Bongkar Mafia dan Segera Panggil Konsultan PT. Titik Temu Proyek DAK

Lahan tambang seluas 25 hektare tersebut menyimpan kandungan emas dengan estimasi satu ton tanah mendapat satu gram emas. Ini disinyalir membuat para mafia tambang tidak ingin begitu saja melepasnya meskipun mendapat penolakan keras dari warga setempat.

Mafia Tambang

Logis mengendus para mafia tambang di Seloto terdiri dari orang-orang yang cukup berpengaruh. Mulai dari pejabat daerah, pengusaha hingga anggota dewan.

“Diduga ada keterlibatan kepala daerah, pengusaha sipit, mantan Sekda dan oknum Anggota DPRD setempat,” ujarnya.

Aktor-aktor dengan pengaruh yang cukup mentereng tersebut berusaha untuk kembali menjalankan aktivitas pertambangan dalam bentuk koperasi untuk mengeruk kekayaan alam di bumi Pariri Lema Bariri itu.

Rusak Lingkungan

Dari hasil investigasi yang dilakukan Logis, terungkap bahwa limbah hasil pengolahan tambang tersebut mengalir ke Danau Lebo di Taliwang. Limbah tersebut mengalir merusak ekosistem yang ada di danau tersebut.

Danau Lebo diketahui merupakan kawasan konservasi yang memiliki luas 1.406 hektare. Danau tersebut merupakan rumah bagi ribuan flora dan fauna di sana. Danau yang menjadi kawasan destinasi tersebut terancam rusak akibat limbah bahan kimia yang digunakan tambang di Seloto.

“Penelusuran kami, bahwa limbah tambang mengalir ke kawasan konservasi yaitu Danau Lebo. Ini tentu sangat bahaya sekali,” ujarnya.

Baca Juga :  AMSI NTB Desak Dikbud Evaluasi Kepala SMAN 1 Pringgrata dan Segera Minta Maaf Secara Terbuka 

Danau Lebo Taliwang merupakan destinasi alam yang memikat tempat beragam flora dan fauna serta penampungan sumber air untuk mengaliri sawah. Jika danau tersebut tercemar dengan bahan kimia sisa pertambangan, tidak hanya flora dan fauna yang terancam mati, namun juga sawah-sawah warga yang mengaliri air bersumber dari danau tersebut.

Pemprov Perlu Waspada

Fihir meminta Pemprov NTB untuk perlu mewaspadai mengeluarkan izin terhadap aktivitas pertambangan di Seloto. Sebagaimana informasi, ada tiga titik yang akan dijadikan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di Seloto. WPR tersebut telah keluar pada 2022 yang sebelumnya diusulkan 2018 lalu.

WPR tersebut diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 89 Tahun 2022. Dari 60 blok yang keluar, sebanyak 16 blok dibuatkan dokumen pengelolaan WPR berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 174 Tahun 2023.

Saat ini tengah dilakukan pengurusan Izin Penetapan Lokasi (IPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dikeluarkan kementerian dengan rekomendasi Pemprov NTB.

“Oleh karena itu Pemprov harus hati-hati dan jangan memberikan rekomendasi, karena tambang ini memiliki dampak yang sangat buruk,” tegas Fihir.

Fihir mengancam akan membuka nama-nama oknum mafia tambang serta melaporkan ke KPK.

“Pemprov NTB jangan mau kalah oleh oknum-oknum mafia tambang yang memperkaya diri sendiri dengan dalih tambang rakyat. Kami akan buka nama oknum-oknumnya dan menyodorkan ke KPK,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB dikonfirmasi soal tersebut belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini dinaikkan.

 

Berita Terkait

Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Okupansi Hotel di NTB Merosot, Tingkat Hunian Hotel Berbintang Turun Jadi 44,86 Persen
Bukan Sekadar Terima Beasiswa, 100 Mahasiswa Unram Ditantang Jadi Penggerak Pertanian Modern
Tak Cuma Beri Beasiswa ke Mahasiswa Unram, JHL Siapkan Investasi Pabrik Kelapa di NTB
100 Mahasiswa Pertanian Unram Terima Beasiswa Kelapa dari Yayasan JHL Merah Putih Kasih
Ekspor NTB Tembus Rp6,94 Triliun, Daya Tukar Petani Menguat, Produksi Padi dan Jagung Naik
Berita ini 224 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 21:45 WIB

Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit

Selasa, 3 November 2026 - 17:05 WIB

Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri

Selasa, 3 November 2026 - 13:11 WIB

Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif

Selasa, 3 November 2026 - 08:07 WIB

Okupansi Hotel di NTB Merosot, Tingkat Hunian Hotel Berbintang Turun Jadi 44,86 Persen

Senin, 2 November 2026 - 17:44 WIB

Bukan Sekadar Terima Beasiswa, 100 Mahasiswa Unram Ditantang Jadi Penggerak Pertanian Modern

Berita Terbaru