SUMBAWAPOST.com, Mataram – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal menghadiri pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB periode 2024–2029, yang digelar di Kantor APJATI NTB, Selasa (10/6).
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTB agar dapat bersaing di sektor yang membutuhkan keahlian (skill), seperti Korea dan Jepang. Namun, ia juga mengakui bahwa mayoritas masyarakat NTB saat ini masih berada pada level semi skill atau basic skill, akibat keterbatasan ekonomi, sosial, dan pengalaman kerja.
Gubernur juga menyoroti penerapan sistem zero cost dalam penempatan TKI sebagai amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk menjadikan kebijakan ini sebagai proyek percontohan dalam pengiriman TKI ke Malaysia.
“Semua TKI yang ke Malaysia harus berangkat dengan Zero Cost,” tegasnya.
Namun, ia menyebut ada dua tantangan utama dalam penerapan sistem ini. Pertama, masih banyak perusahaan yang belum mengembalikan dana penempatan kepada para TKI, meskipun sistem zero cost sudah berlaku di Malaysia.
“Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda khusus untuk Malaysia kalau masih seperti itu kita pidanakan,” ujarnya.
Persoalan kedua, lanjut Gubernur, adalah keterbatasan dana yang dimiliki calon TKI di awal keberangkatan. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh rentenir harian atau fenomena yang dikenal dengan istilah “Bank Subuh”.
“Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi TKI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur mendorong agar Bank NTB Syariah dan BPR NTB bisa mengambil peran dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan dari PJTKI, guna memastikan proses pembiayaan berlangsung dalam ekosistem yang aman dan transparan.
Ia juga menyarankan agar remitansi TKI disalurkan melalui rekening Bank NTB, guna menghindari risiko kehilangan uang tunai saat perjalanan pulang ke kampung halaman.
“Syukur-syukur bisa dieksten remitansi juga bisa dibayarkan melalui rekening Bank NTB, sehingga tidak perlu membawa uang cash pada saat pulang yang sangat rawan terjadi kehilangan di jalan,” pungkasnya.
