Terkuak! Bisnis Tambak Udang NTB Raup Rp34 Triliun, Tapi Rp2 Triliun PAD Hilang Tanpa Jejak

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 26 Maret 2025 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Fakta mengejutkan terungkap dalam diskusi yang digelar Aliansi Pemuda Aktivis (ALPA) NTB di Kafe Meeino Working, Gomong, Mataram. Rabu 26 Maret 2025. Aktivis senior sekaligus Ketua LSM IB PEKAT NTB, Ziat, mengungkapkan bahwa bisnis tambak udang di NTB memiliki potensi pendapatan fantastis hingga Rp34 triliun. Namun, ia mempertanyakan transparansi pembagian hasil dengan pemerintah daerah.

“Hitungan kami di lapangan, produksi tambak udang mencapai 68 ribu kg per siklus panen. Dengan harga rata-rata Rp100 ribu per kg, satu tambak bisa menghasilkan Rp6,8 miliar. Sementara, luas tambak di NTB mencapai 5 ribu hektare, artinya total nilai produksi bisa mencapai Rp34 triliun,” ujar Ziat.

Baca Juga :  Dua Jam Bersama Menhub, Gubernur NTB Miq Iqbal ‘Borong’ Agenda Penerbangan, Jalur Laut, hingga Bus Listrik

Yang lebih mengejutkan, ia menegaskan bahwa seluruh tambak di NTB tidak memiliki Surat Layak Operasional (SLO), yang seharusnya menjadi syarat utama dalam penerbitan izin usaha tambak. “Tanpa SLO, izin tidak boleh diterbitkan. Tapi faktanya, tambak-tambak ini tetap beroperasi,” katanya.

Ziat juga menyoroti minimnya kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  Barapan Kebo Buka Tahun 2026 di Sumbawa Barat, Tradisi Hidup Ekonomi Rakyat Menggeliat

“Kalau dari Rp34 triliun diambil sekitar 2 triliun saja untuk PAD, itu bisa mendanai berbagai program pembangunan di NTB. Tapi ke mana sebenarnya aliran dana ini?,” tanyanya dengan tegas.

Selain itu, ia menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) kepada masyarakat sekitar tambak.

“Harus ada manfaat nyata bagi warga, seperti beasiswa, perbaikan jalan, atau peningkatan pendidikan. Jangan hanya eksploitasi tanpa dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 151 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru