SUMBAWAPost, Mataram – Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat (Bawaslu NTB) menyampaikan beberapa pelanggaran dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024, di antaranya ditemukan Pantarlih menggunakan joki saat coklit pemilih.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisioner Komisi Pemilahan Umum Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) Hilman menyampaikan belum menerima laporan tersebut dari Bawaslu NTB.
“Sayangnya belum disampaikan secara langsung. Terlebih ke KPU Provinsi sampai saat ini, siapa yang melakukan praktik perjokian? Di TPS mana saja? Di daerah kabupaten/kota mana?, sehingga tentu terkendala untuk ditindaklanjuti. Kami malah tahunya dari pemberitaan media,”kata Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Hilman, menanggapi temuan dari Bawaslu NTB, saat dikonfirmasi media ini di Mataram. Selasa 09 Juli 2024.
Selain itu, Hal-hal yang disebutkan oleh Bawaslu NTB kepada sejumlah media, Hilman menegaskan, bahwa pihaknya sendiri sudah melakukan tindakan preventif sebelum tahapan Coklit.
“Kami sampaikan ke seluruh jajaran kabupaten/kota untuk memastikan seluruh jajaran tertib dan menjalankan tugas sesuai peraturan dan prosedur saat melakukan coklit. Hal ini bahkan ditekankan sampai saat Bimtek sebelum dilaksanakan coklit oleh Pantarlih,”terangnya.
Terhadap temuan dari Bawaslu NTB tersebut, KPU sendiri menyampaikan apresiasi.
“Kami apresiasi sebagai bentuk kerja pengawasan berjalan dengan baik,”katanya.
Sebelumnya, Pantarlih di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada periode pertama 24-27 Juni 2024, jajaran Bawaslu NTB telah melakukan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih di Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Pantarlih di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sementara pada periode kedua, sejak tanggal 28 Juni sampai dengan 7 Juli 2024, Bawaslu NTB sendiri sudah melakukan uji sampling atau uji petik terhadap pemilih yang sudah di coklit. Lebih lanjut, terhadap sejumlah temuan yang ditemukan pada pelaksanaan pengawasan melekat terhadap sub-tahapan Coklit, yakni ditemukan adanya Pantarlih menggunakan jasa orang lain (Joki) untuk melakukan proses coklit.
“Petugas Pantarlih memakai Joki dengan cara meminta saudaranya untuk mengumpulkan foto-copy Kartu Keluarga (KK) pemilih,”kata Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri.
Dari data tersebut, sambung Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram itu, selanjutnya pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data adminduk yang dikumpulkan oleh joki tersebut dengan Formulir Model A Daftar Pemilih KPU dari rumahnya. “Tanpa mendatangi rumah pemilih,”terangnya.
Terkait hal itu, Hasan menegaskan pihaknya meminta agar KPU Provinsi NTB lebih serius dalam melakukan Coklit.
“Pada tahapan Coklit, Kami meminta kepada KPU NTB agar lebih maksimal dalam bekerja,” ucapnya.
Menurutnya, Coklit merupakan tahapan krusial, untuk menjamin agar hak pilih Warga Masyarakat NTB terpenuhi. Temuan Bawaslu di atas merupakan bukti nyata adanya potensi permasalahan pemutakhiran data pemilih.
“Kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi jalannya semua tahapan, demi suksesnya Pilkada 2024,” ajaknya.
