Tak Perlu Lagi Antre di Samsat, Kini Warga NTB Bisa Bayar Pajak Kendaraan Lewat Koperasi Desa

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 5 Desember 2025 - 20:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Pelaksanaan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappenda NTB, Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram.

Rapat Pelaksanaan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappenda NTB, Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram.

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam rapat Pelaksanaan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappenda NTB, Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Rabu (3/12/2025).

Program ini merupakan bagian dari implementasi salah satu program unggulan Gubernur NTB, yakni Desa Sadar Pajak, yang bertujuan memperluas akses layanan perpajakan serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB melalui jaringan Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Dalam pemaparannya, Ahmad Masyhuri menegaskan bahwa kehadiran koperasi khususnya Koperasi Merah Putih sebagai mitra pembayaran pajak merupakan langkah strategis dalam mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam ekosistem ekonomi daerah.

Baca Juga :  Gubernur NTB Bongkar Rahasia KSB: Kabupaten Kecil, Dampak Maksimal

Ia juga menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, tetapi sekaligus mengangkat posisi koperasi sebagai penyedia layanan publik yang terpercaya di tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan hadirnya layanan pembayaran PKB di koperasi, masyarakat semakin dimudahkan, dan koperasi pun memperoleh nilai tambah dalam pelayanan. Ini merupakan upaya membangun tata kelola ekonomi yang inklusif dan optimal,” tegas Kadiskop UKM NTB.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kabid Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam (FPSP) Baiq Ayu Juita Mayasari, Plt Kepala Bappenda NTB, perwakilan Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, PMO, Dinas Koperasi Lombok Barat, NGO SKALA, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.

Baca Juga :  Ketagihan Judi Slot, 2 Pemuda Dibekuk Curi 11 Karung Bawang Putih di Pasar Mandalika

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat semakin menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Koperasi Merah Putih pun diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi wajib pajak, mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak, serta berkontribusi langsung dalam peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.

 

Berita Terkait

Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus
Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’
Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah
Daftar Lengkap Pejabat NTB Beserta Posisi yang Dilantik Iqbal: 6 Bulan Jadi ‘Tiket’ Bertahan atau Angkat Kaki
Ketua FKMHB Ungkap Indikasi Error in Objecto Aset Serasuba, DPRD Bima Sebut Tanah Bukan Milik Pemkot
Pria Asal Sumenep Madura, Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Iqbal Ungkap Proses Panjang di Balik Layar
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 14:40 WIB

Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?

Jumat, 10 April 2026 - 17:01 WIB

Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima

Jumat, 10 April 2026 - 09:58 WIB

Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’

Kamis, 9 April 2026 - 22:38 WIB

Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah

Berita Terbaru