Topik Transparansi Keuangan

Ilustrasi: Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data pengelolaan retribusi daerah yang menjadi bagian dari tindak lanjut rekomendasi audit oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintahan

Pemprov NTB Tegaskan Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Minta Pemberitaan Disajikan Secara Utuh

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Sumbawa Post | Senin, 13 Juli 2026 - 18:34 WIB

Senin, 13 Juli 2026 - 18:34 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah…

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menghadiri Rapat Paripurna penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK setelah NTB kembali meraih opini WTP.

Politik

NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK

Politik | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Sumbawa Post | Senin, 8 Juni 2026 - 18:35 WIB

Senin, 8 Juni 2026 - 18:35 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas…