SUMBAWAPOST.com, Lombok Barat- Istri oknum polisi inisial D berani membangun pondok diatas tanah milik orang lain yang sudah mengantongi SHM atau Sertifikat Hak Milik. Tidak hanya itu, D melaporkan pemilik tanah seluas 25 are yang terletak di Desa Jagaraga Indah Kediri Lombok Barat itu dengan dugaan pasal penggelapan.
Tanah tersebut sebelumnya, sudah digugat di PTUN tetapi hasil diputus N.O atau putusan yang bermakna cacat secara formil pada tahun 2020 lalu.
Sehingga, atas peristiwa tersebut, melalui kuasa hukumnya atas tindakan D tersebut membuat berang pihak pemegang dua sertifikat tanah tersebut atas tindakan oknum istri Polisi dan mengancamnya akan melaporkannya secara pidana ke APH.
“Jika pondok bambu yang dibangun diatas lahan tersebut tidak segera dibongkar oleh Ibu D (Seraya menyebut nama lengkap istri oknum polisi tersebut,red). Maka dalam waktu dekat kami akan laporkan ibu D ini ke pihak Kepolisian,” ancam Munawarah pemegang dua sertifikat yang diperolehnya dari ayahnya Almarhum H Mukhsin kepada sejumlah wartawan melalui kuasa hukumnya Setyaningrum Hastutik Sutrisno, Kamis Malam (19/12/2024).
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Perempuan muda dikenal sukses menyelesaikan sejumlah kasus-kasus hukum ini menjelaskan tanah seluas 25 are tersebut teregister dalam dua sertifikat atas nama orang tua kliennya, ibu Munawwarah, yakni H Mukhsin.
“Jadi yang menjadi persoalan itu klien saya ini dilaporkan penggelapan sertifikat, padahal sertifikat yang dilaporkan penggelapan tersebut adalah sertifikat atas nama Haji Mukhsin yaitu orang tua dari Ibu Munawwarah. Artinya ahli warisnya ibu munawarah. Berati tidak ada penggelapan sebagaimana yang ditudingkan oleh pihak Ibu D,” jelasnya.
Pihak Ibu D juga menurutnya juga telah melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan diputus N.O tahun 2020.
“Dan sampai sekarang belum ada upaya banding yang dilakukan dari pihak mereka,” katanya.
Hal yang sangat disayangkan pihaknya, lanjutnya, adalah keberanian ibu D ini membangun pondok bambu diatas tanah kliennya.
“Itukan termasuk tindakan penggeragahan. Dan dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan balik Ibu D atas dasar penggeregahan karena dia membangun pondok di atas tanah milik orang lain dan dia tidak memiliki dasar apapun. Kalau memang dia keberatan, silakan dong dia melakukan upaya hukum lainnya,” tegasnya.
Ia pun berharap Ibu D untuk segera membongkar pondok yang dibangun di atas tanah milik ibu Munawwarah tersebut karena dia tidak memiliki hak.
“Jika memang dia tidak mau membongkar secara pribadi, maka kami yang akan membongkarnya secara paksa,” pungkasnya.
