SUMBAWAPOST.com| Mataram- Arah persidangan kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB kembali menuai sorotan tajam. TGH Najamudin Mustafa Anggota DPRD NTB 2019-2024 menilai jalannya sidang semakin tidak jelas arah dan menjauh dari substansi utama perkara yang ia sebut sebagai ‘Dana Siluman’.
“Saya melihat dari sidang ke sidang ini semakin gamang. Kasus ini sudah lari dari substansinya,” ujarnya. Selasa (21/4/2026).
Menurut Najamudin, fokus persidangan dalam beberapa hari terakhir hanya berkutat pada isu gratifikasi, jumlah terdakwa, serta pihak-pihak yang mengembalikan dana. Ia menyebut perhatian publik akhirnya terseret ke hilir persoalan, bukan pada akar masalah.
“Persidangan hanya bicara gratifikasi, melahirkan tiga orang terdakwa, lalu ada 15 orang yang mengembalikan. Itu yang digoreng, sehingga sentimen masyarakat hanya ke situ,” katanya.
Padahal, lanjut Pria yang juga Pelapor Dana Siluman terkait Kebijakan Gubenur ini menilai substansi utama perkara justru terletak pada kebijakan yang melahirkan dugaan gratifikasi tersebut, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB.
“Padahal substansi persoalan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan oleh Gubernur, dalam hal ini Peraturan Gubernur,” tegasnya.
Najamudin bahkan menyebut, sumber utama dugaan gratifikasi itu seharusnya ditelusuri dari kebijakan tersebut, bukan berhenti pada penerima.
“Kalau menurut saya, yang sesungguhnya itu adalah gubernur yang melakukan gratifikasi terhadap anggota DPRD,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya pihak-pihak penting yang dinilai memiliki pengetahuan kunci dalam perkara ini, namun tidak dimasukkan dalam dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Orang-orang penting ini tidak masuk dalam dakwaan. Padahal mereka banyak tahu soal kasus ini,” katanya.
Ia mencontohkan dirinya sendiri, serta sejumlah pihak lain seperti mantan Sekda NTB yang juga Ketua TAPD saat itu, hingga Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pihak yang melahirkan Peraturan Gubernur, yang menurutnya seharusnya dihadirkan sebagai saksi di persidangan.
“Harus dipanggil sebagai saksi agar hakim bisa mengadili secara akademik dan komprehensif,” tegasnya.
Najamudin juga mengkritik lahirnya Pergub Nomor 02 dan 06 yang dinilai bermasalah, terutama karena mengakomodasi pokok pikiran (pokir) DPRD lama yang tidak terpilih kembali, lalu dialihkan kepada anggota baru.
“Apakah boleh melahirkan Peraturan Gubernur seperti itu? Kami mengatakan tidak boleh,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau Abuse of Power (penyalahgunaan kewenangan)
“Ini artinya Gubernur sedang melakukan alias abuse of power, kekuasaan yang berlebihan, memaksakan kehendak melalui pintu yang tidak jelas,” katanya.
Lebih jauh, Najamudin mengungkapkan dirinya memiliki rekaman percakapan dengan gubernur yang berdurasi sekitar 20 menit terkait persoalan tersebut dan siap menghadirkannya di pengadilan jika dibutuhkan.
“Saya ini ada percakapan saya dengan gubernur itu kurang lebih 20 menit,” ungkapnya.
Dalam rekaman itu, ia menyebut terdapat pernyataan yang dinilai bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil.
“Di satu sisi dia mengatakan tidak perlu potong, tetapi di sisi lain melahirkan peraturan gubernur yang isinya pemotongan,” katanya.
Ia pun berharap aparat penegak hukum dapat memperluas arah penyidikan dengan menghadirkan saksi-saksi kunci guna mengungkap perkara secara terang benderang.
“Kita berharap keadilannya harus tegak. Jangan hanya terfokus kepada penerima,” ujarnya.
Najamudin menegaskan, laporan yang ia dorong bersama pihak lain bukan ditujukan pada DPRD sebagai lembaga, melainkan pada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi.
“Kami melaporkan ini sebagai penyalahgunaan kewenangan, bukan DPRD. Sumber dari segala sumber itu adalah Peraturan Gubernur gubernur,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, jika akar persoalan tidak diungkap secara menyeluruh, maka proses hukum berpotensi timpang.
“Kalau seperti ini, yang menjadi korban hanya DPRD, sementara pelaku kejahatan menurut saya adalah eksekutif yang dimotori oleh Gubernur ubernur,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
