SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Struktur Rancangan APBD NTB 2027 tidak hanya Menunjukkan Perubahan dari Defisit menjadi Surplus. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, juga Menyoroti Penurunan Ketergantungan terhadap SiLPA dan meningkatnya Belanja Modal.
Dalam Rancangan APBD NTB 2027, SiLPA turun drastis dari Rp234 miliar pada 2026 menjadi hanya Rp10 miliar pada 2027. Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp224 miliar atau 95,73 persen.
Sambirang menilai Penurunan SiLPA Menjadi indikator Positif karena APBD semakin banyak Ditopang oleh Pendapatan Tahun berjalan.
“Tentu ini sangat positif karena APBD semakin ditopang oleh pendapatan tahun berjalan dan tidak terus bergantung pada sisa anggaran tahun sebelumnya,” Kata Sambirang, dalam keterangan yang diterima media ini. Usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD NTB 2027. Jum’at (14/8/2026).
Surplus dalam Rancangan APBD NTB 2027 juga diarahkan untuk menata Pembiayaan Daerah. Di antaranya melalui Pembayaran Cicilan Pokok Utang kepada PT SMI sebesar Rp122,80 miliar serta Penyertaan Modal kepada BUMD sebesar Rp50 miliar.
Khusus penyertaan Modal tersebut, Sambirang meminta Pemerintah Daerah memastikan Penggunaannya memberikan manfaat Ekonomi yang jelas.
Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai BUMD Penerima, Business Plan, Prospek Usaha, Hingga target Return dan Dividen. “Harus jelas BUMD penerimanya, Business Plan, Prospek Usaha, serta target Return dan Dividen ya,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan, apabila manfaat Ekonominya tidak jelas, anggaran Rp50 miliar tersebut lebih baik dialihkan untuk belanja Pembangunan Produktif. “Jika manfaat Ekonominya tidak jelas, anggaran Rp50 miliar tersebut tentu lebih baik digunakan untuk belanja Pembangunan Produktif yang dapat mendorong Penciptaan Lapangan kerja dan Penurunan Kemiskinan,” ujarnya.
Di sisi lain, belanja modal dalam Rancangan APBD NTB 2027 mengalami peningkatan cukup tajam. Belanja modal naik dari Rp193,49 miliar pada 2026 menjadi Rp276,81 miliar pada 2027. Dengan demikian, terjadi kenaikan Rp83,32 miliar atau 43,06 persen.
Sambirang menilai peningkatan tersebut menunjukkan mulai tersedianya ruang yang lebih besar bagi belanja Produktif.
Namun, ia mengingatkan bahwa secara Proporsi, belanja Modal masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan belanja Daerah.
Porsi belanja modal tercatat sekitar 4,57 Persen dari Total Belanja, sementara Belanja Operasi masih mencapai sekitar 79,2 persen. “Tentu ini masih menjadi pekerjaan rumah besar,” katanya.
Menurut Sambirang, ruang fiskal yang semakin terarah harus secara bertahap dikonversi menjadi pembangunan yang memberikan manfaat Langsung bagi Masyarakat.
“Ke depan, ruang Fiskal yang semakin terarah harus secara bertahap dikonversi menjadi belanja infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Aset Produktif yang manfaatnya dapat langsung dirasakan Masyarakat,” ujarnya.
Sambirang mengapresiasi arah Rancangan APBD NTB 2027 yang dinilainya semakin sehat. Perubahan dari defisit menjadi surplus, pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja, turunnya ketergantungan terhadap SiLPA, serta meningkatnya Belanja Modal menjadi sejumlah Indikator yang menurutnya menunjukkan membaiknya tata Kelola Fiskal Daerah.
“Setelah APBD bisa dirancang dengan sehat, berikutnya harus dilanjutkan menjadi APBD yang semakin mandiri dan semakin produktif,” tegas Sambirang.
Ia menjelaskan, kemandirian berarti Kemampuan Daerah semakin kuat menggali Sumber Pendapatan sendiri. Sementara Produktif berarti semakin besar bagian Anggaran yang Benar-benar menghasilkan Manfaat Ekonomi dan Pelayanan Publik.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi dan kemitraan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Iqbal, penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan sejumlah Prioritas Utama.
Prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri agro-maritim, serta pariwisata berkelanjutan.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah menjaga tren penurunan angka kemiskinan secara konsisten.
Gubernur menargetkan angka kemiskinan NTB dapat mencapai satu digit pada akhir masa jabatannya.
Di sisi fiskal, Iqbal menekankan pentingnya penyusunan proyeksi pendapatan secara realistis. Pemerintah daerah juga diminta tetap menjaga kemampuan keuangan agar tidak menambah beban utang pada tahun-tahun anggaran mendatang.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pendapatan Daerah NTB diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,128 triliun lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,98 triliun lebih, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp114,124 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp6,060 triliun lebih, atau meningkat 5,70 persen.
Dengan struktur tersebut, rancangan anggaran 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar.
Surplus tersebut akan dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal, serta menutupi pembiayaan neto.
Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Iqbal juga menyampaikan perkembangan penanganan musibah terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok. Iqbal mengatakan laporan mengenai musibah tersebut diterima sekitar pukul 04.20 WITA.
Tim gabungan yang terdiri atas Tim SAR, TNI-Polri, Basarnas, KSOP Lembar, Lanal hingga Dinas Perhubungan kemudian bergerak melakukan evakuasi dalam waktu sekitar dua jam.
Gubernur mengonfirmasi satu orang meninggal dunia, sementara mayoritas penumpang berhasil dievakuasi dan lima orang lainnya masih dalam proses pendataan.
“Kemampuan evakuasi alhamdulillah sangat mengagumkan. Terima kasih kepada seluruh tim gabungan. Kita pastikan negara hadir, baik dalam penanganan penyelamatan maupun pascapenyelamatan,” ujar. Gubernur sembari memimpin pembacaan doa Al-Fatihah bersama seluruh peserta rapat.
Mengakhiri sambutannya, Iqbal kembali menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja dan komunikasi politik yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan DPRD NTB.
Menurutnya, Kemitraan yang kondusif menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan Pembangunan Daerah.
Ia berharap hubungan yang solid antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan NTB agar semakin Maju, Berdaya, dan Sejahtera bagi seluruh Masyarakat
Penulis : SUMBAWAPOST.com
