SUMBAWAPOST.com, Jakarta- Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, melontarkan kritik tajam kepada Kementerian Perhubungan RI. Dalam rapat bersama Wamenhub pekan lalu, Senator muda ini menggebrak meja kebijakan, menuntut perhatian serius pemerintah pusat terhadap transportasi dan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Saya menyoroti serius beberapa isu penting terkait transportasi dan infrastruktur daerah yang tentunya sangat krusial bagi masa depan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Mirah.
Menurutnya, ada tiga poin utama yang harus segera menjadi prioritas pemerintah pusat:
1. Status Pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan.
Pelabuhan ini menjadi salah satu pintu emas pariwisata NTB, tetapi masih belum jelas status dan pengelolaannya.
2. Akses Transportasi Udara
Mirah menegaskan, akses udara harus mendapat atensi lebih.
“Ini terkait penumpang dan juga infrastruktur. Kalau akses udara tersendat, bagaimana wisatawan mau datang,?” sindirnya.
3. Perbaikan Fasilitas Penerangan Jalan
Mirah juga menyoroti kondisi penerangan jalan di NTB yang dinilai belum maksimal, padahal ini sangat vital untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Dalam rapat tersebut, Mirah tegas mendesak Kementerian Perhubungan untuk tidak lagi menunda program-program strategis.
“NTB ini sedang berjuang meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat PAD. Jangan sampai hambatan transportasi membuat kita kehilangan momentum,” ujarnya menohok.
Pernyataan Mirah datang di tengah sorotan publik terhadap lambannya pengembangan infrastruktur pariwisata di NTB. Dengan Mandalika, Gili Trawangan, hingga Sumbawa yang menjadi magnet wisata dunia, NTB sebenarnya memiliki peluang besar mendongkrak ekonomi daerah. Namun, tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, potensi itu terancam terhambat.
Jika hambatan akses transportasi dan infrastruktur tidak segera diatasi, NTB bisa kehilangan momentum emasnya. Mirah menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh setengah hati dalam mengawal pembangunan daerah.
Suara Mirah Midadan ini menjadi alarm politik sekaligus peringatan keras bagi pemerintah pusat. Tanpa dukungan transportasi dan infrastruktur yang memadai, impian NTB menjadi destinasi wisata kelas dunia hanya akan jadi wacana.
