Senator Cantik Ini Teriak di Senayan: ‘NTB Darurat Sampah dan Hutan Botak

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 17 Mei 2025 - 15:01 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat Komite II DPD RI, Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi lingkungan hidup di NTB. Ia menyebut berbagai permasalahan yang terjadi sebagai cerminan kegagalan tata kelola hutan nasional yang berkelanjutan.

Menurut Mirah, NTB kini tidak hanya bergulat dengan ancaman deforestasi, tapi juga menghadapi krisis pengelolaan sampah yang kian pelik. Minimnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai menjadi sumber masalah utama.

“Saya menyoroti keterbatasan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah tersebut. Sebagai contoh, TPA Kebon Kongok di Lombok Barat memiliki lahan yang terbatas, sehingga menyebabkan penumpukan sampah di TPST Sandubaya, Kota Mataram,” ungkap Mirah. Sabtu (17/5).

Baca Juga :  Pengurus 'Korpri' Sekretariat KPU se Indonesia Dikukuhkan

Senator muda ini juga menyentil soal lemahnya pengawasan terhadap kebakaran hutan (karhutla) yang saban tahun menjadi momok menakutkan. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab karhutla seharusnya berada di tangan pemegang izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Kehutanan.

“Meski Pasal 49 UU Kehutanan mewajibkan pemegang izin bertanggung jawab atas terjadinya karhutla, infrastruktur pencegahan di NTB masih sangat minim,” ujarnya.

Pernyataan Mirah ini sekaligus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah, agar tak lagi abai terhadap kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. “Kita bicara masa depan daerah, generasi, dan keberlanjutan. Bukan sekadar tumpukan sampah atau lahan gundul belaka,” tandasnya.

 

Berita Terkait

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima
Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Diskop UKM NTB Jadi Rujukan Sumatera Barat dalam Tata Kelola Koperasi Pertambangan
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Berita ini 188 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:51 WIB

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Senin, 16 November 2026 - 16:59 WIB

Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima

Senin, 16 November 2026 - 15:28 WIB

Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Berita Terbaru