Elpiji 3 Kg Jadi Barang Mewah di NTB, Senator Mirah: Ini Sudah Krisis, Pemerintah Harus Bergerak

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Kekhawatiran masyarakat NTB terhadap kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (LPG subsidi) tak kunjung reda. Hingga akhir Juli 2025, antrean panjang warga demi mendapatkan tabung gas melon/gas LPG masih terlihat di berbagai wilayah.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti serius kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah terlihat lamban dalam merespons keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.

“Ini bukan sekadar kelangkaan gas, tapi sudah menyentuh hajat hidup orang banyak. Warga tidak bisa masak, pelaku UMKM terganggu operasionalnya, dan dampaknya benar-benar terasa di lapangan. Pemerintah harus bergerak cepat,” tegas Mirah dalam keterangannya, Kamis (31/7).

Baca Juga :  Pacu NTB ke Panggung Dunia, DPD RI Siapkan Jurus Diplomasi untuk Investasi Global

Di sejumlah daerah seperti Kecamatan Sape dan Kota Bima, antrean warga terlihat mengular sejak pagi buta. Di Kabupaten Sumbawa pun situasi tak jauh berbeda. Banyak warga rela menunggu berjam-jam dengan harapan bisa membawa pulang satu tabung gas.

Mirah menambahkan, kondisi ini jelas memukul kehidupan masyarakat kecil. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan langkah nyata, mulai dari penambahan distribusi hingga pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar tepat sasaran.

Baca Juga :  BIZAM Bakal Jadi ‘Jantung’ Penerbangan Nasional, Senator Mirah Bongkar Rahasia Besar di Baliknya

“Kalau masalah ini terus dibiarkan, yang rugi masyarakat kecil. Jangan sampai pemerintah hanya sekadar menunggu laporan, tapi tidak ada aksi nyata di lapangan,” ujarnya menohok.

Menurutnya, keterlambatan penanganan juga berpotensi memicu permainan harga di tingkat pengecer. “Saat ini saja ada indikasi harga di lapangan sudah melambung jauh di atas HET. Ini harus diusut dan dibenahi,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB