Saling Lempar Tanggungjawab Soal TKA Asal China di Lobar, Aktivis Datangi DPRD NTB

Avatar

- Jurnalis

Senin, 26 Agustus 2024 - 14:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram- Sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa  Tenggara Barat (NTB) untuk menggelar audiensi terkait aktivitas Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di tambang emas diduga ilegal di Sekotong, Lombok Barat, Senin, 26 Agustus 2024.

Audiensi massa diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD NTB, Puad dan jajarannya di komisi tersebut.

Koordinator Lapangan ARM NTB, Lukman mengatakan kehadiran mereka untuk mempertanyakan status 15 TKA yang bekerja di tambang emas tersebut.

“Gerakan ini bukan gerakan pertama kali, melainkan ini adalah gerakan kedua pasca audiensi di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram yang tak kunjung menemukan titik temu karna pimpinan Imigrasi justru meminta untuk bertanya ke Disnakertrans NTB dan DPMPTSP NTB,” katanya.

Baca Juga :  DPO Korupsi Pengadaan Tanah Ditangkap Kejati NTB di Sulawesi

Namun audiensi tersebut tertunda hingga Kamis besok, lantaran tidak hadirnya pihak Disnakertrans NTB dan DPMPTSP NTB yang semestinya berbicara soal keberadaan TKA di Sekotong.

Karena kalau komisi saja yang hadir, maka diskusi tidak akan menemukan titik temu karena yang lebih tahu permasalahannya pihak OPD (organisasi perangkat daerah),” ujar Lukman.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Puad menjelaskan bahwa disposisi dari pimpinan DPRD NTB terlambat turun, sehingga informasi terkait audiensi terlambat didapatkan.

“Kita akan menjadwalkan kembali pertemuan sesuai permintaan rekan-rekan aliansi dengan menghadirkan OPD terkait,” ujar Puad.

Baca Juga :  Kemenag NTB Angkat Bicara Matinya Santriwati Al-Aziziyah Lombok Barat 

Ketua Logis NTB, M. Fihiruddin yang hadir pada audiensi tersebut, juga mengingatkan agar DPRD NTB tidak hanya sibuk mengurus posisi pimpinan untuk periode selanjutnya. Namun juga ikut pro-aktif terhadap keberadaan TKA di Sekotong yang membuat heboh masyarakat.

“Jangan hanya sibuk urus masalah posisi pimpinannya saja untuk periode selanjutnya, tapi ketika ada hal yang mendasar terjadi di masyarakat malah tidak diatensi dengan cepat,” kata dia.

Keberadaan TKA China di tambang ilegal di Sekotong sempat menggegerkan publik pasca insiden pembakaran kamp milik TKA China di Sekotong oleh massa tak dikenal. Kasus tersebut kemudian mencuri perhatian publik karena baru mengetahui adanya TKA China yang bekerja di sana

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 63 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru