Rp277 Miliar Masuk Kas Pemkab Bima, Bupati Ady Mahyudi Ungkap Uangnya Mau Dipakai Apa

Avatar

- Jurnalis

Senin, 10 Agustus 2026 - 12:19 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bima Ady Mahyudi Menyampaikan Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp277 miliar yang Masuk ke Kas Pemkab Bima pada Agustus 2026.

Bupati Bima Ady Mahyudi Menyampaikan Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp277 miliar yang Masuk ke Kas Pemkab Bima pada Agustus 2026.

SUMBAWAPOST.com |™ Bima- Pemerintah Kabupaten Bima mendapat tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp277 miliar pada Agustus 2026. Tambahan Dana tersebut terdiri atas Rp202 miliar Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dan Rp75 miliar kurang bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH).

Bupati Bima Ady Mahyudi menjelaskan, masuknya tambahan Dana tersebut menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi sejumlah Alokasi Belanja yang telah tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

“Masuknya Dana ini ke Daerah memiliki arti penting bagi Pemerintah Kabupaten Bima dalam memenuhi Alokasi belanja yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2026,”ungkapnya, Dalam keterangan yang diterima media ini. Senin (10/8/2026).

Baca Juga :  Musyafirin Tolak Mundur dari PDIP, Tetap Jadi Komisaris Bank NTB Syariah, Rachmat Hidayat Pastikan Dipecat

Anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk Merealisasikan belanja Prioritas Pemerintah Daerah yang sebelumnya sudah direncanakan tapi belum bisa Direalisasikan karena adanya lain-lain Pendapatan Daerah yang tidak masuk seperti Pendapatan Perusahaan Tambang yang beroperasi di Provinsi NTB.

Dalam upaya untuk memenuhi belanja jasa Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya tenaga PPPK Reguler dan PPPK-PW sehingga dapat mendorong Peningkatan Kinerja dan Disiplin.

Demikian halnya dalam upaya peningkatan Kinerja Pemerintah Desa, anggaran ini secara signifikan penting bagi penambahan belanja wajib (mandatory spending) 10% Alokasi Dana Desa (ADD), yang bisa digunakan untuk belanja perioritas Pembangunan di Desa.

Baca Juga :  Gubernur NTB Tegaskan Birokrasi Jangan Bergantung pada Pemimpin, Politisi Datang dan Pergi

Di samping dapat digunakan untuk penambahan belanja iuran BPJS Kesehatan. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dalam Kerangka cakupan Kesehatan Semesta/Universal health coverage (UHC) yang dititikberatkan pada Pencegahan dan Pengobatan baik Promosi Kesehatan, Pencegahan Penyakit (seperti Imunisasi dan Skrining), hingga pengobatan Kuratif dan Rehabilitatif.

“Sehingga pada gilirannya akan dapat menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian dan membantu menekan Angka Kematian Ibu dan Anak serta mengendalikan laju penyakit sejak dini,” jelas Ady Mahyudi.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Berita ini 65 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB