Rebut Kursi Ketua PMI Lombok Barat: Pejabat Pemda Tumbang, Haris Karnaen Naik Tahta

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 23 Mei 2025 - 05:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Lombok Barat –Anggota DPRD Lombok Barat dari Dapil III (Kediri–Labuapi), Haris Karnaen, terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat periode 2025–2030. Haris meraih 9 suara dari total 13 suara dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) PMI Lombok Barat yang digelar Kamis malam, 22 Mei 2025.

Persaingan ketat terjadi di pleno ketiga, namun hanya dua kandidat yang memenuhi syarat dan maju dalam pemilihan, yakni Haris Karnaen dan Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Lalu Winengan. Lima calon lainnya Hasan Basri, Samsyul Arifin, Fatur Rahman, Agus Sastrawan, dan H. L. Sadri dinyatakan gugur karena tidak mengembalikan berkas pendaftaran.

Baca Juga :  Pilkada 2024: LPW NTB Laporkan Calon Bupati, Wali Kota dan Gubernur NTB

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Kabupaten PMI Lombok Barat Nomor: 031/MUSKAB/V/2025, Haris unggul telak dengan 9 suara, sementara Lalu Winengan hanya memperoleh 4 suara.

“Sidang Pleno III Muskab PMI Lombok Barat tanggal 22 Mei 2025 memutuskan Haris Karnaen sebagai Ketua Pengurus Kabupaten PMI Lombok Barat periode 2025–2030,” kata Plt Ketua PMI Lombok Barat, Fahrul Mustofa.

Baca Juga :  Dandenpom Baru Temui Wagub NTB, Program Desa Berdaya dan SDM Unggul Jadi Fokus Kolaborasi

Dalam surat keputusan tersebut, Haris juga ditugaskan sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun struktur lengkap kepengurusan PMI Lombok Barat periode lima tahun ke depan.

Atas hasil ini, Fahrul yang akrab disapa Arul menyampaikan ucapan selamat kepada Haris. “Selamat. Kita kembali ke tema besar: kembali ke rumah besar untuk kemanusiaan,” ujarnya.

 

Berita Terkait

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan
DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak
DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah
Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya
KSB Siapkan Pilkades Digital, Bupati Amar Uji E-Voting BRIN
NTB Selangkah Lagi Tinggalkan Sistem Lama, Karier ASN Berbasis Talenta
Badko HMI Bali Nusra Desak Kejati NTB Tak Lempar Kasus Amahami, Minta Segera Tetapkan Tersangka
Usai Divonis Bebas, Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim Sebut Semua Sesuai Fakta Persidangan, Acip: Kasus Tak Jelas
Berita ini 69 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:53 WIB

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:12 WIB

DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:19 WIB

DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:18 WIB

Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 20:01 WIB

KSB Siapkan Pilkades Digital, Bupati Amar Uji E-Voting BRIN

Berita Terbaru