Rachmat Hidayat Tegaskan Kader PDIP NTB Harus Korrektif, Konstruktif, dan Tak Bisa Dibeli

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa kader partai di NTB harus tetap korektif, konstruktif, obyektif, dan substansif dalam membangun daerah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi praktik pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

“Saya melatih mereka sebagai kader partai supaya tetap korektif dan konstruktif serta obyektif. Kenapa harus saya lakukan seperti itu? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jangan ditukar dengan uang, jangan dibarter dengan materi. Barterlah dirinya dengan rakyat, itu maksudnya,” tegas Rachmat Hidayat. Senin (27/10/2025). Saat  menggelar Konfercab dan Konferda PDI-Perjuangan Nusa Tenggara Barat (PDI-P NTB) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Baca Juga :  Harga Pangan Melonjak, Gubernur NTB Iqbal ‘Turun Gunung’ Hadapi Inflasi

Rachmat menekankan, PDIP bukan partai oposisi. “Kita ini bukan partai oposisi, tidak ada oposisi itu. Kita bersama-sama membangun daerah dan negara. Kalau ada yang baik kita dukung, kalau yang jelek kita koreksi. Itu saja koq repot,” ujarnya.

Ketua PDIP NTB itu menambahkan bahwa sejak memimpin partai, ia menanamkan prinsip korektif dan transparansi kepada seluruh kader.

“Kalau ada kader yang terlibat salah, saya pecat. Begitu dia tersangka, saya pecat. Tidak ada ceritanya tebang pilih,” tegasnya.

Rachmat juga menguraikan aturan terkait Pokir DPRD. Menurutnya, alokasi Pokir harus jelas. “Berapa yang dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya, transparan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dia kerjakan sendiri, itu tidak boleh. Kalau ada yang melanggar, kami pecat,” jelasnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD NTB Raihan Anwar Dukung Langkah Gubernur Iqbal Selamatkan PT GNE dari Likuidasi

Ia menekankan, sikap yang dilakukan TGH Najamuddin dalam mengawal penggunaan Pokir merupakan contoh pembelajaran bagi semua anggota DPR. “Apa yang dilakukan Najamuddin itu pembelajaran, bukan hanya untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, tidak hanya anggota DPR,” kata Rachmat.

Menutup pernyataannya, Rachmat menegaskan bahwa PDIP NTB akan terus mendukung dan mengawal langkah Najamuddin. “Kita mendukung sikapnya yang korektif dan konstruktif. Kita kawal memang, jelas begitu,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB