Rachmat Hidayat Tegaskan Kader PDIP NTB Harus Korrektif, Konstruktif, dan Tak Bisa Dibeli

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa kader partai di NTB harus tetap korektif, konstruktif, obyektif, dan substansif dalam membangun daerah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi praktik pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

“Saya melatih mereka sebagai kader partai supaya tetap korektif dan konstruktif serta obyektif. Kenapa harus saya lakukan seperti itu? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jangan ditukar dengan uang, jangan dibarter dengan materi. Barterlah dirinya dengan rakyat, itu maksudnya,” tegas Rachmat Hidayat. Senin (27/10/2025). Saat  menggelar Konfercab dan Konferda PDI-Perjuangan Nusa Tenggara Barat (PDI-P NTB) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Baca Juga :  Rachmat Hidayat Kembali Nahkodai PDI-P NTB, Siap Bangun Barisan Banteng Muda yang Kritis dan Solutif

Rachmat menekankan, PDIP bukan partai oposisi. “Kita ini bukan partai oposisi, tidak ada oposisi itu. Kita bersama-sama membangun daerah dan negara. Kalau ada yang baik kita dukung, kalau yang jelek kita koreksi. Itu saja koq repot,” ujarnya.

Ketua PDIP NTB itu menambahkan bahwa sejak memimpin partai, ia menanamkan prinsip korektif dan transparansi kepada seluruh kader.

“Kalau ada kader yang terlibat salah, saya pecat. Begitu dia tersangka, saya pecat. Tidak ada ceritanya tebang pilih,” tegasnya.

Rachmat juga menguraikan aturan terkait Pokir DPRD. Menurutnya, alokasi Pokir harus jelas. “Berapa yang dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya, transparan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dia kerjakan sendiri, itu tidak boleh. Kalau ada yang melanggar, kami pecat,” jelasnya.

Baca Juga :  Dispora NTB Buka Pendaftaran Orang Tua Asuh Untuk Program PPAN

Ia menekankan, sikap yang dilakukan TGH Najamuddin dalam mengawal penggunaan Pokir merupakan contoh pembelajaran bagi semua anggota DPR. “Apa yang dilakukan Najamuddin itu pembelajaran, bukan hanya untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, tidak hanya anggota DPR,” kata Rachmat.

Menutup pernyataannya, Rachmat menegaskan bahwa PDIP NTB akan terus mendukung dan mengawal langkah Najamuddin. “Kita mendukung sikapnya yang korektif dan konstruktif. Kita kawal memang, jelas begitu,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Sekda Baru Dilantik, Ketua DPRD Isvie  ‘Warning’ Keras: Benahi Birokrasi dan Selamatkan Keuangan NTB
Di Tengah Efisiensi, Anggaran Makan-Minuman DPRD NTB Justru Capai Rp38 Miliar
Rektor Unram Siapkan Jalur Khusus Alumni: Dari Mentor hingga Orang Tua Asuh Mahasiswa
Konsolidasi Nasional IKA Unram, Ketua dan Rektor Kompak ‘Gas’ Ratusan Ribu Alumni Agar Tak Sekadar Nama
Halal Bihalal IKA Unram Jadi Ajang Konsolidasi Nasional, Alumni Didorong Perkuat Peran Strategis
Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus
Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 18:50 WIB

Sekda Baru Dilantik, Ketua DPRD Isvie  ‘Warning’ Keras: Benahi Birokrasi dan Selamatkan Keuangan NTB

Senin, 13 April 2026 - 13:46 WIB

Di Tengah Efisiensi, Anggaran Makan-Minuman DPRD NTB Justru Capai Rp38 Miliar

Sabtu, 11 April 2026 - 23:50 WIB

Rektor Unram Siapkan Jalur Khusus Alumni: Dari Mentor hingga Orang Tua Asuh Mahasiswa

Sabtu, 11 April 2026 - 22:35 WIB

Konsolidasi Nasional IKA Unram, Ketua dan Rektor Kompak ‘Gas’ Ratusan Ribu Alumni Agar Tak Sekadar Nama

Sabtu, 11 April 2026 - 21:55 WIB

Halal Bihalal IKA Unram Jadi Ajang Konsolidasi Nasional, Alumni Didorong Perkuat Peran Strategis

Berita Terbaru