SUMBAWAPOST.com, Mataram– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons aspirasi masyarakat terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyebut aspirasi tersebut merupakan perjuangan panjang yang telah lama disuarakan oleh masyarakat Pulau Sumbawa.
“Kami tidak boleh melarang. Kami hormati ini sebagai perjuangan yang sudah lama disuarakan,” ujar Dinda, sapaan akrabnya, saat ditemui di sejumlah wartawan di kantornya, Jumat (16/5/2025).
Dinda menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB bersama Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak pernah membatasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa. Namun demikian, mereka tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya untuk Pulau Sumbawa, tetapi juga Pulau Lombok.
“Kami intinya bersama Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak membatasi perjuangan teman-teman di Pulau Sumbawa. Tapi juga tidak mengurangi semangat kami memberikan pelayanan bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” katanya.
Mengenai wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Dinda menjelaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kendati demikian, Pemprov NTB akan membangun komunikasi intensif dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB untuk mendorong proses tersebut.
“Saat ini bagaimana komunikasi dengan kementerian dan DPR RI harus dibangun,” imbuhnya.
Menanggapi aksi demonstrasi masyarakat di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Dinda menyebut bahwa aksi itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa tujuan aksi tersebut bukan untuk menutup pelabuhan, melainkan agar suara masyarakat terdengar.
“Niat mereka tidak untuk menutup pelabuhan, tetapi mereka ingin didengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Mereka juga sadar, bandara dan pelabuhan adalah objek vital diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat,” kata Dinda.
Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa. Ia bahkan membubuhkan tanda tangan di atas materai sebagai bentuk komitmen politik terhadap perjuangan tersebut.
“Kami mendukung penuh perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk menjadi provinsi tersendiri,” ujar Marga Harun saat menemui massa aksi di depan Gedung DPRD NTB, Kamis (15/5).
Lebih lanjut, Marga menegaskan bahwa perjuangan membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) bukanlah bentuk pemisahan diri, melainkan ikhtiar kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“PPS itu bukan ingin memisahkan diri, tapi merupakan bentuk kita ingin bersama-sama mewujudkan mimpi dan cita-cita rakyat,” tegasnya.
