SUMBAWAPOST.com, Mataram – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis siang (15/5/2025).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mendesak percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) serta menuntut pemerintah pusat mencabut moratorium daerah otonom baru (DOB).
Demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian aksi serupa yang digelar serentak di beberapa titik strategis seperti Pelabuhan Poto Tano dan Kantor Gubernur NTB. Aksi ini menunjukkan konsolidasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari Pulau Sumbawa.
Peserta aksi menyerukan harapan agar pemerintah daerah dan DPRD NTB mengambil sikap tegas untuk mendukung pembentukan PPS sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa. Ia bahkan menandatangani dukungan di atas materai sebagai bentuk komitmen politik.
“Kami mendukung penuh perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk menjadi provinsi tersendiri,” ujar Marga Harun.
Lebih lanjut, Marga menegaskan bahwa perjuangan membentuk PPS bukanlah bentuk pemisahan, melainkan cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“PPS itu bukan ingin memisahkan diri, tapi merupakan bentuk kita ingin bersama-sama mewujudkan mimpi dan cita-cita rakyat,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi NTB. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menerima massa aksi di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, dan menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi pembentukan PPS.
Di akhir pertemuan, Gita turut menandatangani rekomendasi pembentukan PPS yang diajukan oleh massa aksi.
“Kita menjemput kesejahteraan bersama. Bukan bertanding tapi bersanding dengan sebaik-baiknya,” kata Lalu Gita.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa seperti Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Hidup dengan sektor jasa, why not,” ujarnya.
Meski begitu, Gita menyadari bahwa moratorium pemekaran DOB masih berlaku secara nasional. Ia menilai aksi ini sebagai bagian dari konsolidasi jelang kemungkinan dibukanya kembali peluang pemekaran oleh pemerintah pusat.
“Saya kira aksi hari ini sebagai bentuk konsolidasi sebelum dibukanya moratorium,” ujarnya.
Gita juga mengingatkan agar wacana pemekaran ini tidak dibenturkan dengan isu budaya dan tidak dilandasi kebencian. Ia berharap tidak ada tindakan seperti blokade Pelabuhan Poto Tano maupun Kayangan.
Ia meminta massa agar menyampaikan aspirasi secara simpatik dan konstruktif.
“Jangan sampai ada blokade karena yang akan rugi masyarakat sendiri. Ini hal (tuntutan pemekaran daerah, Red) yang biasa saja. Dengan pemekaran, Insya Allah makin banyak yang mengurus masyarakat,” tegasnya.
Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tidak ada laporan insiden atau bentrokan selama unjuk rasa berlangsung.
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah lama menjadi aspirasi masyarakat setempat. Mereka meyakini bahwa dengan terbentuknya provinsi baru, pembangunan akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Semangat untuk menjadikan Pulau Sumbawa sebagai provinsi tersendiri terus menyala. Masyarakat berharap pemerintah pusat segera membuka kembali kran pemekaran daerah dan memberi ruang bagi wilayah yang siap naik status menjadi provinsi.
