Pj Gubernur NTB: Netralitas ASN dan Netralnya Penyelenggara Jadi Ukuran Kualitas Demokrasi

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 3 Oktober 2024 - 18:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram-Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin menegaskan, kegiatan Deklarasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah kabupaten Lombok Timur di Aula Kantor Bupati sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Bukan sekedar kegiatan seremonial tapi menunjukkan integritas dan profesionalisme. Netralnya penyelenggara menjadi ukuran kualitas demokrasi,”jelas Pj Gubernur NTB. Kamis 3 Oktober 2024. Yang ikut dihadiri pula oleh komisioner Bawaslu Lotim dan 254 kepala desa se Lotim, perwakilan ASN dan perangkat pemerintahan mendeklarasikan diantaranya untuk ASN tidak mengambil keputusan berpotensi politis, bijak dalam bermedia sosial dan menolak politik uang serta tidak terlibat langsung kampanye terbuka maupun tertutup.

Baca Juga :  Panen Tiga Kali Setahun, Gubernur Miq Iqbal Hidupkan Kembali Irigasi Mati di Lombok Tengah

Menurut Hassanudin, Pelanggaran yang dilakukan ASN dikatakannya akan mengurangi kepercayaan publik sehingga diharapkan para ASN dapat bertindak cermat dan teliti terkait Pilkada sebelum, selama dan sesudahnya untuk menjaga integritas. pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu.

Baca Juga :  NTB Dilirik Tiongkok, Wagub Umi Dinda Siapkan Karpet Merah Investor

“Indeks kerawanan Pemilu di NTB masih tinggi terutama netralitas sehingga menjadi fokus utama stakeholder terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),”Ungkapnya.

Pj Bupati Lotim, Drs Muhammad Juaini Taofik mengatakan netralitas ASN dalam pelayanan publik memiliki batasan.

“Tidak menguntungkan salah satu pasangan calon maupun partai politik tertentu dengan kepentingan politik praktis,”pungkasnya.

 

Berita Terkait

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Minggu, 19 April 2026 - 18:32 WIB

Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat

Berita Terbaru