SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian menggembirakan dalam penanganan stunting sepanjang Tahun 2025.
Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, prevalensi stunting di NTB berada pada angka 13,39 persen, atau 51.809 kasus dari 387.065 balita.
Capaian tersebut dinilai sangat positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 18,8 persen, sekaligus melampaui target NTB Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 21,7 persen.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja kolektif lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Aka. Senin (26/1/2026) dalam keterangan yang diterima media ini.
Menurutnya, penurunan stunting merupakan agenda prioritas Pemerintah Provinsi NTB karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Capaian Per Kabupaten/Kota
Berdasarkan laporan gizi pada aplikasi Sigizi Kesehatan Keluarga (Sigizikesga) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2026, capaian stunting per kabupaten/kota di NTB per Desember 2025 adalah sebagai berikut:
1. Lombok Barat: 9,58%
2. Lombok Tengah: 9,99%
3. Lombok Timur: 22,39%
4. Sumbawa: 10,70%
5. Dompu: 12,61%
6. Bima: 12,22%
7. Sumbawa Barat: 7,1%
8. Lombok Utara: 14,18%
9. Kota Mataram: 6,57%
10. Kota Bima: 9,49%
Pemprov NTB menilai data tersebut sebagai pijakan penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya pada daerah yang masih membutuhkan percepatan penanganan.
“Data kabupaten/kota menjadi dasar untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah harus dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.
Kasus Baru Awal 2026 Jadi Pengingat
Selain capaian sepanjang 2025, pemantauan awal Tahun 2026 menunjukkan masih munculnya kasus stunting baru. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru. Data ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten.
Rincian kasus stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota meliputi:
1. Lombok Barat: 1,0% (479 kasus)
2. Lombok Tengah: 0,9% (653 kasus)
3. Lombok Timur: 0,8% (545 kasus)
4. Sumbawa: 0,3% (79 kasus)
5. Dompu: 0,0% (nihil kasus baru)
6. Bima: 0,1% (36 kasus)
7. Sumbawa Barat: 0,4% (39 kasus)
8. Lombok Utara: 0,3% (41 kasus)
9. Kota Mataram: 0,001% (4 kasus)
10. Kota Bima: 0,2% (14 kasus)
“Untuk persentase stunting, data akan terus diperbarui sesuai hasil pengukuran tinggi badan balita setiap bulan,” jelas Aka.
Gubernur Miq Iqbal pun mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan layanan pada wilayah yang masih mencatat penambahan kasus.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” tegas Gubernur Iqbal.
Pencegahan Dimulai dari Keluarga
Pemprov NTB menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.
“Masyarakat diimbau untuk memastikan ibu hamil mendapat pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu, menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat, segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.
“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama kabupaten/kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta respons cepat terhadap kasus baru,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah langkah strategis yang akan terus diperkuat, mulai dari Aksi Bergizi di Sekolah, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi PMBA, penanganan cepat masalah gizi, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dan pendampingan Survey SSGI 2026.
“Target kita jelas, menurunkan stunting secara terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Hamzi Fikri.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
