SUMBAWAPOST.com| Mataram- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tak lagi sekadar dikenal lewat pesona pariwisata dan keindahan Sirkuit Mandalika. Di balik itu, NTB menjelma sebagai laboratorium sukses pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, bahkan menjadi rujukan nasional di tengah tekanan industri keuangan syariah.Penerapan ekonomi syariah di NTB yang mencakup sektor perbankan, industri halal, mulai dari makanan, fashion hingga Pariwisata, telah menjadikan daerah ini sebagai magnet baru dalam penguatan Ekonomi Syariah Nasional.
Hal ini ditegaskan Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPR Syariah Summit 2026 di Lombok Raya, Senin (20/4/2026).
“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujar Alfi Wijaya.
Ia mengungkapkan, di tengah lesunya industri BPR Syariah (BPRS) secara nasional, performa perbankan syariah di NTB justru tampil menonjol dan sehat. Kondisi ini menjadikan NTB sebagai kiblat baru bagi pelaku industri dalam mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah.
Menurutnya, secara nasional industri BPRS sedang menghadapi tekanan, baik dari sisi profitabilitas maupun meningkatnya pembiayaan bermasalah. Namun, NTB justru menunjukkan anomali positif yang signifikan.
Data menunjukkan, pangsa pasar BPRS di NTB mencapai hampir 50 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya sekitar 10 persen. Selain itu, kualitas pembiayaan juga terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang sangat rendah, yakni sekitar 1 persen.
“Keberhasilan ini, tidak lepas dari tata kelola yang mumpuni, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan bisnis dengan masyarakat lokal yang sangat religius,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa sistem ekonomi syariah menjadi jawaban atas ketidakpastian global yang saat ini dipicu oleh volatilitas harga energi dan konflik geopolitik.
“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat membuka Rakernas tersebut.
Menurutnya, keunggulan sistem syariah terletak pada kejelasan akad serta mekanisme bagi hasil yang mampu meredam praktik spekulatif, sekaligus menjaga stabilitas keuangan, terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung Ekonomi sejak krisis 1998.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi NTB kini mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah sebagai pusat ekonomi syariah nasional. Salah satunya dengan mendorong seluruh BPR milik daerah bertransformasi menjadi BPRS.
Selain itu, pembenahan Bank NTB Syariah juga terus dilakukan sebagai lokomotif perbankan daerah, sekaligus mengonsolidasikan lembaga keuangan daerah agar lebih terarah dalam membiayai sektor ultra mikro.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Himbarsi yang telah mempercayakan NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026.
Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum strategis untuk memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung utama ekonomi syariah nasional.
Momentum ini diharapkan mampu menginspirasi ketahanan ekonomi nasional melalui jalur syariah.
Rakernas yang mengusung tema ‘Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah’ ini dihadiri lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, serta perwakilan OJK, Bank Indonesia, dan pelaku UMKM nasional.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
