CAPAIAN PERTUMBUHAN 3,22 persen pada 2025, jauh dari target RPJMD 6 persen, menjadi sinyal perlunya evaluasi arah pembangunan ekonomi NTB.
Pada 1987, ketika saya pertama kali mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, NTB masih berada dalam fase pembangunan yang sangat mendasar. Infrastruktur terbatas, konektivitas antardaerah belum memadai, dan struktur ekonomi bertumpu pada pertanian tradisional serta komoditas primer. Di ruang kuliah sederhana saat itu, saya sering mengajak mahasiswa mendiskusikan satu pertanyaan besar.
Kapan NTB mampu keluar dari ketergantungan pada sektor primer dan memiliki struktur ekonomi yang lebih kokoh? Pertanyaan itu tak pernah benar-benar hilang.
Tiga puluh sembilan tahun berlalu. Banyak kemajuan telah dicapai. Jalan raya membaik, pelabuhan dan bandara berkembang, kawasan pariwisata kelas dunia dibangun, dan sektor pertambangan sempat menjadi lokomotif pertumbuhan yang impresif.
Namun, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026 kembali menghadirkan cermin yang jujur. Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2025 secara kumulatif (c-to-c) tercatat 3,22 persen, menempatkan daerah ini pada peringkat ke-36 dari 38 provinsi di Indonesia.
Secara nasional, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen. Artinya, NTB tertinggal hampir dua poin persentase dari rata-rata nasional. Capaian 3,22 persen itu juga jauh di bawah target RPJMD NTB tahun 2025 sebesar 6 persen. Selisih hampir tiga poin bukan sekadar angka yang meleset, melainkan jarak antara perencanaan dan pelaksanaan antara komitmen kebijakan dan realitas ekonomi.
Dalam beberapa tulisan dan wawancara saya di NTBSatu serta kantor berita nasional Antara dalam sepekan terakhir, saya menekankan bahwa ketidaktercapaian target ini harus dipahami sebagai sinyal evaluasi, bukan sekadar fluktuasi musiman. Target RPJMD adalah janji publik yang mesti diterjemahkan dalam strategi dan penganggaran yang konsisten.
Dalam ekonomi regional, selisih dua hingga tiga persen pertumbuhan bukan persoalan kecil. Ia berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, daya tarik investasi, dan laju pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan yang lebih rendah dari target bukan hanya soal statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Sebagian pihak mengaitkan perlambatan ini dengan high base effect akibat lonjakan sektor tambang pada tahun sebelumnya. Penjelasan itu masuk akal secara teknis. Namun, daerah dengan struktur ekonomi yang terdiversifikasi tidak akan mudah goyah hanya karena satu sektor mengalami normalisasi. Masalahnya bukan semata fluktuasi satu sektor, melainkan kekuatan struktur ekonomi secara keseluruhan.
Komposisi PDRB NTB menunjukkan sektor primer pertambangan dan pertanian, masih berkontribusi signifikan. Industri pengolahan belum sepenuhnya menjadi tulang punggung.
Pariwisata berkembang, tetapi integrasinya dengan rantai pasok lokal belum optimal sehingga nilai tambah belum sepenuhnya tertahan di dalam daerah.
Dalam literatur ekonomi pembangunan yang saya pelajari, termasuk saat menempuh studi di University of New England, Australia tahun 1994, transformasi struktural adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan.
Transformasi berarti pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan produktivitas. Tanpa itu, daerah akan terus bergerak dalam siklus naik-turun yang ditentukan harga komoditas global.
Beberapa provinsi membuktikan transformasi itu mungkin. Kepulauan Riau tumbuh 6,94 persen melalui penguatan industri manufaktur. Papua Barat mencatat 6,46 persen lewat ekspansi industri pengolahan. Bali tumbuh 5,82 persen dengan sektor jasa yang semakin matang. Perbedaan ini bukan sekadar faktor geografis, tetapi hasil pilihan kebijakan yang konsisten.
NTB memiliki modal besar: sumber daya mineral, potensi pertanian dan peternakan, kawasan pariwisata kelas dunia, serta bonus demografi. Namun potensi tidak otomatis menjadi kesejahteraan tanpa strategi hilirisasi dan diversifikasi yang jelas.
Di sinilah urgensi muhasabah kebijakan.
Muhasabah bukan mencari kesalahan personal atau politis, melainkan refleksi institusional.
Apakah APBD telah diarahkan untuk memperkuat sektor produktif? Apakah belanja modal cukup mendorong infrastruktur ekonomi? Apakah hilirisasi benar-benar diprioritaskan? Apakah pendidikan vokasi selaras dengan kebutuhan industri?
Selama hampir empat dekade mengajar ekonomi pembangunan regional, saya belajar bahwa keberhasilan lahir dari konsistensi jangka panjang.
Pertumbuhan berkualitas membutuhkan fondasi: industri kuat, tenaga kerja terampil, dan kebijakan fiskal produktif.
Peringkat ke-36 bukan label permanen, tetapi cukup menjadi alarm. Ia menandakan struktur ekonomi NTB belum sepenuhnya resilien. Tanpa penguatan fondasi, ketertinggalan relatif bisa melebar.
Generasi muda NTB hari ini lebih terdidik dan melek teknologi. Mereka membutuhkan ekonomi yang mampu menyediakan pekerjaan berkualitas dan peluang usaha berkelanjutan. Jika pertumbuhan tertahan di bawah rata-rata nasional dan jauh dari target RPJMD, ruang bagi mereka ikut menyempit.
Karena itu, langkah korektif perlu difokuskan pada percepatan hilirisasi sumber daya lokal, penguatan industri pengolahan, integrasi pariwisata dengan UMKM, serta peningkatan kualitas SDM. Kebijakan fiskal harus menjadi instrumen transformasi, bukan sekadar pengelolaan rutin.
Sebagai ekonom yang mengabdi sejak 1987 di Universitas Mataram, saya tetap optimistis terhadap masa depan NTB. Namun optimisme harus berpijak pada realitas data. Angka 3,22 persen dan posisi ke-36 adalah pesan jelas bahwa transformasi ekonomi belum tuntas.
Pada akhirnya, sejarah pembangunan tidak ditentukan oleh angka yang tercatat hari ini, melainkan oleh keberanian kita menafsirkan angka itu sebagai panggilan untuk berubah.
Penulis: Assosiate Professor Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec (Dosen Pascasarjana Universitas Mataram, Alumni University of New England, Armidale, Australia)
Penulis : Assosiate Professor Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec (Dosen Pascasarjana Universitas Mataram, Alumni University of New England, Armidale, Australia
