SUMBAWAPost, Mataram – Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) kumpulkan Ketua Divisi Sosiklih Parmas KPU Kabupaten dan Kota se NTB. Hal itu dilakukan dalam rangka menyusun strategis sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 November mendatang.
Kegiatan yang dibalut dalam Rapat Koordinasi ini juga membahas terkait standar pelayanan informasi publik pada masa tahapan Pilkada 2024.
Ketua Divisi Perencanaan data dan informasi Halidy mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan terutama terkait dengan sosialisasi agar linier dengan KPU Provinsi.
“Perlu Formula yang tepat dalam melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi yang dilakukan tepat sasarannya”, sambuh halidy, dalam keterangan yang diterima media ini, selasa 23 Juli 2024.
Sementara itu Ketua Divisi Teknis Zuriati mengingatkan peran sentral KPU Kabupaten Kota dalam menyusun DPT. Yang harus diperhatikan data-datanya, karena mestinya TPS harus dekat dengan rumah pemilih itu sendiri.
“Nah disitu sebenarnya yang harus kita perhatikan pada saat sekarang dalam penyusunan daftar pemilih, ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi kedepannya”, ujar Zuriati
Perihal standar pelayanan informasi, ia menyampaikan peran kasubag teknis sesungguhnya dalam rakor sosialisasi tersebut. Jangan sampai ada pihak yang merasa tidak terlayani dengan baik, informasi apapun yang diminta kita harus bisa menjelaskan apakah yang diminta dapat kita berikan dalam bentuk data ataupun hanya informasi saja.
“Misalnya meminta data ijazah dari bakal Pasangan calon kita kasih apa enggak, tetapi bukan berarti informasinya tidak, bukan kita berikan ijazahnya tetapi kita berikan informasi”, tarang Zuriati
Lain hal dengan Zuriati, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman lebih mengingatkan kerjasama dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi.
“Kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya pendidikan pemilih kita memunculkan seperti membuat Pelopor Desa Demokrasi”, katanya.
Menurutnya, kita bisa melihat dampak yang maksimal dari program DP3 dahulu, di Desa Mantun Sumbawa Barat naik partisipasinya dibanding pada pemilu 2019, atau misalkan di Desa Barabali pada saat itu rendah sekali paling rendah di Lombok Tengah, sekarang sudah tinggi dan bahkan kader DP3 nya menjadi anggota PPK.
“Menurut saya itulah cara kita untuk bagaimana meningkatkan Partisipasi di dalam Desa”, tegas Hilman
