KPU NTB Mantapkan Komitmen Zona Integritas Menuju WBBM 2026, Janji Transparan dan Akuntabel

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 27 September 2025 - 18:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB kian serius membangun lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan Kick Off Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB pada Selasa (23/9), KPU NTB menunjukkan komitmen penuh menyiapkan diri menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026.

Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, menegaskan pembangunan ZI bukan sekadar jargon, melainkan langkah nyata reformasi birokrasi berkelanjutan.

“Sejak 29 Juni 2020, KPU NTB sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas dan terus memperkuat transformasi layanan publik baik secara luring maupun daring. Pada 2026, selain mengusulkan KPU Kabupaten/Kota untuk dinilai, kami juga berkomitmen mengikuti kompetisi WBBM,” tegasnya.

Baca Juga :  Diiringi Ribuan Pendukung, Zul-Uhel Pendaftar Pertama di KPU NTB Disusul Rohmi-Firin

Mars mengurai, pembangunan ZI harus berjalan konsisten lewat enam area kunci: manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia juga memberikan resep sukses bagi KPU Kabupaten/Kota dalam membangun ZI:

  1. Bentuk tim ZI lewat pleno resmi.
  2. Evaluasi SOP lama-cek mana yang masih layak, mana yang perlu ditambah atau dikurangi, lalu internalisasi ke seluruh jajaran.
  3. Komitmen total-bukan hanya dipikul satu bagian, tapi jadi tanggung jawab bersama.
  4. Pimpinan jadi role model-tidak cukup memberi perintah, tetapi harus mengawal hingga tuntas.
  5. Ciptakan terobosan dan inovasi agar layanan publik makin cepat dan berkualitas.
  6. Ubah budaya kerja-meski awalnya administratif, pada akhirnya program ini akan menciptakan birokrasi yang prima dan melayani.
Baca Juga :  Festival Lansia 2025, Wagub NTB Sebut Ibu Itu Menteri Segalanya, Jadi Harus Sehat Lahir Batin

“Harus ada pembagian tugas yang jelas. Pimpinan tidak boleh hanya memberi perintah lalu melepas, tapi harus mengawal hingga akhir, bahkan jadi teladan bagi jajaran,” ungkap Mars.

Di ujung paparannya, Mars menegaskan bahwa pembangunan ZI adalah investasi budaya kerja jangka panjang. “Karenanya, doronglah perubahan itu agar disetujui jajaran dengan penerapan role model dan komitmen,” pungkasnya.

Berita Terkait

Soroti Dana Tali Asih dan Unggahan Medsos, Elemen Masyarakat Kepung Kantor Hotman 911 di Mataram
Gubernur Iqbal Siapkan Reformasi Pengelolaan APBD, Fokus Tekan SiLPA hingga Optimalkan Aset Daerah
MotoGP Mandalika 2026 Bidik 150 Ribu Penonton, MGPA: SDM NTB Sudah Berstandar Internasional
DPRD NTB Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Strategis untuk Pemprov
Wabup Nurul Adha Resmi Jalankan Tugas Kepala Daerah Lobar, Pastikan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Gubernur NTB Serahkan Radiogram Mendagri, Nurul Adha Resmi Jalankan Tugas Bupati Lombok Barat Tanpa Status Plt
Lombok Tengah Juara Umum Shorinji Kempo Porprov XII NTB 2026, Raih 13 Emas dan Kumpulkan 22 Medali
Shorinji Kempo Porprov XII NTB 2026 Resmi Ditutup, Ketua Umum PERKEMI NTB Apresiasi Panitia dan Seluruh Kontingen
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 17:40 WIB

Soroti Dana Tali Asih dan Unggahan Medsos, Elemen Masyarakat Kepung Kantor Hotman 911 di Mataram

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:01 WIB

Gubernur Iqbal Siapkan Reformasi Pengelolaan APBD, Fokus Tekan SiLPA hingga Optimalkan Aset Daerah

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:44 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Bidik 150 Ribu Penonton, MGPA: SDM NTB Sudah Berstandar Internasional

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:21 WIB

DPRD NTB Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Strategis untuk Pemprov

Rabu, 22 Juli 2026 - 18:59 WIB

Wabup Nurul Adha Resmi Jalankan Tugas Kepala Daerah Lobar, Pastikan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Berita Terbaru