KPU NTB Mantapkan Komitmen Zona Integritas Menuju WBBM 2026, Janji Transparan dan Akuntabel

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 27 September 2025 - 18:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB kian serius membangun lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan Kick Off Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB pada Selasa (23/9), KPU NTB menunjukkan komitmen penuh menyiapkan diri menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026.

Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, menegaskan pembangunan ZI bukan sekadar jargon, melainkan langkah nyata reformasi birokrasi berkelanjutan.

“Sejak 29 Juni 2020, KPU NTB sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas dan terus memperkuat transformasi layanan publik baik secara luring maupun daring. Pada 2026, selain mengusulkan KPU Kabupaten/Kota untuk dinilai, kami juga berkomitmen mengikuti kompetisi WBBM,” tegasnya.

Baca Juga :  Coklit Pilkada 2024: DPRD NTB Ingatkan Pantarlih Bekerja Profesional, Ingat Kasus Bima Dan Sekotong

Mars mengurai, pembangunan ZI harus berjalan konsisten lewat enam area kunci: manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia juga memberikan resep sukses bagi KPU Kabupaten/Kota dalam membangun ZI:

  1. Bentuk tim ZI lewat pleno resmi.
  2. Evaluasi SOP lama-cek mana yang masih layak, mana yang perlu ditambah atau dikurangi, lalu internalisasi ke seluruh jajaran.
  3. Komitmen total-bukan hanya dipikul satu bagian, tapi jadi tanggung jawab bersama.
  4. Pimpinan jadi role model-tidak cukup memberi perintah, tetapi harus mengawal hingga tuntas.
  5. Ciptakan terobosan dan inovasi agar layanan publik makin cepat dan berkualitas.
  6. Ubah budaya kerja-meski awalnya administratif, pada akhirnya program ini akan menciptakan birokrasi yang prima dan melayani.
Baca Juga :  Evaluasi Data Pilkada 2024, KPU NTB Gelar Rapat Panas di Tengah Ramadan

“Harus ada pembagian tugas yang jelas. Pimpinan tidak boleh hanya memberi perintah lalu melepas, tapi harus mengawal hingga akhir, bahkan jadi teladan bagi jajaran,” ungkap Mars.

Di ujung paparannya, Mars menegaskan bahwa pembangunan ZI adalah investasi budaya kerja jangka panjang. “Karenanya, doronglah perubahan itu agar disetujui jajaran dengan penerapan role model dan komitmen,” pungkasnya.

Berita Terkait

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Minggu, 19 April 2026 - 18:32 WIB

Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat

Berita Terbaru