Ketua DPW UMMAT Bucek Sentil DPRD NTB Soal BTT: Ribut di Media Nggak Akan Ubah Keadaan, Bentuk Pansus Dong

Avatar

- Jurnalis

Senin, 6 Oktober 2025 - 08:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPW Partai UMMAT Nusa Tenggara Barat (NTB), Yuliadi akrab disapa Bang Bucek melontarkan kritik tajam terhadap sikap sebagian anggota DPRD NTB yang dinilainya terlalu ribut di media terkait polemik dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak akan merubah keadaan.

Menurut mantan Ketua DPRD Dompu itu, jika benar ada dugaan pelanggaran dalam kebijakan pergeseran dana BTT oleh Gubernur NTB, maka langkah konstitusional yang tepat adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus), bukan sekadar menyuarakan di media massa.

“Ada yang mempersoalkan dana BTT, silakan gunakan kewenangan mereka, bentuk Pansus dong. Ngapain teriak-teriak di media sosial, nggak ada hasilnya. Mereka punya power, punya kekuasaan. Jangan juga langsung menggeneralisir bahwa Gubernur melakukan kejahatan. Harus dibuktikan. Kalau serius, ayo kita kawal sama-sama. Saya bukan bela Gubernur, tapi ingin persoalan ini terang benderang,” tegas Bang Bucek di Mataram, Senin (6/10).

Bang Bucek menjelaskan, pembentukan Pansus BTT akan menjadi langkah hukum dan politik yang tepat untuk menguji apakah pergeseran dana tersebut berpotensi melanggar hukum atau mengandung unsur korupsi.

“Korupsi itu harus memenuhi tiga unsur yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, . Nah, biar jelas apakah kebijakan itu mengandung unsur-unsur itu atau tidak, bentuk saja Pansus BTT,” ujarnya lantang.

Menanggapi masukan dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram yang mendorong DPRD menggunakan hak angket, Bucek menilai itu merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang sehat.

“Sama saja. Hak angket itu bisa jadi pintu masuk untuk terbentuknya Pansus. Supaya nggak liar, supaya pembangunan NTB bisa ditata bersama, bukan menyerang Gubernur secara personal,” katanya menambahkan.

Bang Bucek juga menyoroti sikap sebagian anggota dewan yang masih terus menagih rincian penggunaan BTT. Menurutnya, DPRD seharusnya menggunakan kewenangan power of budget-nya untuk memperbaiki kebijakan ke depan, bukan hanya mengeluh di media.

“Iya, sah-sah saja menagih, tapi DPRD ini punya power, punya hak bajet. Silakan diprogramkan tahun depan. Ngapain rengek-rengek terus? Kan masih lima tahun ini, belum kiamat,” ucapnya.

Baca Juga :  Ribuan Bendera Merah Putih Warnai Kota Mataram, DPRD NTB Kobarkan Semangat Persatuan dari Sangkareang ke Teras Udayana

Ia menambahkan, DPRD semestinya fokus pada perencanaan pembangunan jangka menengah, bukan terjebak pada isu sesaat yang justru memperkeruh situasi politik daerah.

“Kalau punya niat membangun NTB, jangan kayak anak kecil. Mereka punya hak bajet dan perencanaan. Masih ada tahun 2026 nanti. Kalau terus menagih ini-itu, ya patut dipertanyakan juga, ada apa?,” sindirnya.

Menurut politisi yang dikenal ceplas-ceplos itu, kritik terhadap pemerintah merupakan hal wajar dalam demokrasi, namun harus dilakukan dengan etika politik yang konstruktif.

“Kritik boleh, tapi jangan drama. Kalau memang ada masalah, DPRD punya alat kelengkapan, bentuk Pansus, gunakan hak angket. Jangan cuma ribut di media. Mari sama-sama bangun NTB ini dengan cara yang elegan,” tutupnya.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB