SUMBAWAPOST.com | Mataram-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, Senin (19/1/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi NTB tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Sadimin.
Sadimin menjelaskan, rapat koordinasi ini difokuskan pada pembahasan teknis penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), evaluasi penanganan di lapangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna merespons rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak awal tahun 2026.
“Rapat ini membahas teknis penggunaan BTT, pembaruan penanganan di lapangan, serta koordinasi lintas sektor agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” ujar Sadimin.
Berdasarkan data Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD NTB periode 1 hingga 18 Januari 2026, tercatat sebanyak 9.349 jiwa terdampak bencana hidrometeorologi. Dari jumlah tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.
Selain dampak terhadap masyarakat, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur. Sedikitnya tujuh fasilitas pendidikan dan tiga fasilitas kesehatan terendam banjir, serta sejumlah sarana vital seperti jembatan dan ruas jalan mengalami kerusakan.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur NTB telah menginstruksikan agar masyarakat terdampak segera mendapatkan penanganan melalui pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, penanganan terhadap masyarakat terdampak harus segera dilakukan dengan memanfaatkan anggaran BTT yang tersedia,” tegas Sadimin.
Dalam upaya pemulihan fisik pascabencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB melaporkan telah memobilisasi alat berat ke wilayah Sekotong untuk melakukan pembersihan material lumpur, sesuai perintah Gubernur.
Dinas PUPR juga mengusulkan penggunaan dana BTT guna mendukung operasional alat berat di lokasi terdampak.
Adapun prioritas penanganan infrastruktur meliputi perbaikan jalan provinsi ruas Mawun-Selong Belanak, serta penghitungan estimasi kebutuhan perbaikan jalan di wilayah Sumbawa (Plampang dan Batu Bangka), Kabupaten Lombok Timur (Lendang Nangka), Lombok Barat (Sekotong), dan Lombok Tengah (Seteling).
Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BBWS) telah melakukan pengerukan sedimen di Dusun Aik Mual, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
Sektor kesehatan dan keselamatan masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi tersebut. Palang Merah Indonesia (PMI) secara rutin mendistribusikan air bersih ke wilayah Lombok Barat serta menyiagakan relawan untuk mendukung penanganan darurat.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyoroti keterbatasan ketersediaan logistik khusus bagi kelompok rentan, serta mengharapkan adanya dukungan operasional untuk mendukung distribusi layanan kesehatan di wilayah terdampak.
Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mengusulkan pengadaan perahu karet di setiap desa yang berpotensi banjir. Usulan ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri sebelum tim SAR tiba di lokasi bencana.
Sebagai tindak lanjut rapat, draf Surat Keputusan (SK) Pembentukan Posko Tanggap Darurat telah disusun. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta segera menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) guna mempercepat proses pencairan dana BTT.
“Kami minta OPD teknis segera menyiapkan RKB dan SPTJM agar pencairan BTT bisa dipercepat dan penanganan bencana berjalan optimal,” pungkas Sadimin.
Sebelumnya, Mantan Kadis PUPR NTB tersebut menyampaikan, menindaklanjuti arahan Gubernur NTB terkait percepatan penanganan bencana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, memastikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar segera dimaksimalkan untuk kebutuhan paling mendesak di lapangan.
Anggaran tersebut difokuskan pada pemenuhan logistik darurat serta perbaikan infrastruktur vital yang terdampak bencana, terutama jembatan putus dan akses jalan utama yang menjadi satu-satunya jalur penghubung bagi masyarakat di wilayah terdampak.
“Sesuai arahan gubernur kan ada Rp16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan untuk diperbaiki,” kata Sadimin.
Ia menegaskan, anggaran Rp16 miliar tersebut tidak diperuntukkan bagi satu daerah saja, melainkan dibagi untuk lima kabupaten yang saat ini tengah dilanda bencana banjir dan angin puting beliung. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Dompu, dan Lombok Timur.
“Sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur angin puting beliung, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota,” terangnya.
Dengan langkah ini, Pemprov NTB berharap penanganan darurat dan pemulihan akses dasar masyarakat dapat segera dilakukan secara merata, sembari menunggu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
