SUMBAWAPOST.com, Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, akhirnya angkat bicara menanggapi aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Senin (1/9/2025). Di hadapan para demonstran HMI Cabang Mataram, Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa secara utuh, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi, langsung ke pemerintah pusat.
“Hari ini dinda-dinda semua datang menyampaikan aspirasi. Saya berjanji, apa yang kalian sampaikan ini akan saya teruskan persis seperti apa adanya. Tidak akan dilebihkan, tidak akan ditambahi, dan tidak akan dikurangi. Pegang komitmen kanda,” tegas Gubernur Miq Iqbal di hadapan massa aksi.
Gubernur juga menegaskan bahwa dirinya hadir bukan untuk berdebat, melainkan mendengarkan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ia merasa wajib membuka telinga lebar-lebar terhadap suara mahasiswa.
“Tugas saya adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, membuka telinga untuk mendengarkan kalian. Dari awal sampai akhir, saya sudah mendengar semua aspirasi yang disampaikan,” ujar Miq Iqbal.
Dalam penutup pernyataannya, Gubernur Iqbal mengutip pepatah Arab untuk memperkuat komitmennya.
“Al-wa’du dainun, janji adalah utang. Saya sudah berjanji dan saya akan menunaikan janji itu. Apa yang kalian sampaikan hari ini akan saya teruskan ke pimpinan di Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, aksi demonstrasi HMI Cabang Mataram berlangsung tertib dan kondusif. Massa aksi menyerukan sejumlah tuntutan strategis terkait kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah, sekaligus meminta Gubernur NTB menjadi penyambung suara mahasiswa ke tingkat nasional. Pada kesempatan tersebut Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram membawa 6 Tuntutan dan ditandatangani Gubernur NTB dan akan disampaikan Gubenur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke pemerintah pusat.
1. Mendesak Ketua Umum Partai Politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat.
2. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri yang gagal menjamin keamanan, keadilan, serta melindungi kebebasan berpendapat rakyat.
3. Menuntut aparat negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam penanganan massa aksi, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
4. Mendesak Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia untuk membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan tanpa syarat.
5. Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan Darurat Militer, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat.
6. Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap solid, bersatu, dan saling menjaga dalam barisan perjuangan.
