Harga Cabai Bikin Pedas Kantong Warga, Dinas Pertanian NTB Turun Gunung Cek Pasokan di Lombok Tengah

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 5 Maret 2026 - 16:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Eva Dewiyani saat mengunjungi Gapoktan Sidemen di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah untuk memantau pasokan cabai dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan 1447 H.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Eva Dewiyani saat mengunjungi Gapoktan Sidemen di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah untuk memantau pasokan cabai dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan 1447 H.

SUMBAWAPOST.com| Lombok Tengah- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas cabai yang belakangan menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah.

Pada Kamis, (5/3/2026), Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Eva Dewiyani, melakukan kunjungan langsung ke Ketua Gapoktan Sidemen yang juga berperan sebagai offtaker komoditas cabai di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan cabai di tingkat petani sekaligus memantau kondisi distribusi komoditas tersebut yang saat ini masih relatif langka di pasaran.

“Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan cabai di tingkat petani sekaligus memantau kondisi distribusi komoditas tersebut yang saat ini masih relatif langka di pasaran,” ujar Eva Dewiyani.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam mengendalikan inflasi daerah, mengingat cabai kerap menjadi salah satu komoditas yang memicu kenaikan harga di pasar.

Melalui pemantauan langsung ke sentra produksi dan pelaku usaha tani, pemerintah ingin memperoleh gambaran riil mengenai kondisi produksi, ketersediaan stok, hingga potensi distribusi cabai dari petani menuju pasar.

Dalam kunjungan tersebut, Eva Dewiyani juga berdialog dengan pengurus Gapoktan dan para petani guna mengetahui kondisi produksi cabai di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi petani dalam proses budidaya maupun pemasaran hasil panen.

Baca Juga :  Resmi Diangkat, 9.411 PPPK Paruh Waktu NTB Diminta Jadi Tulang Punggung Pelayanan Publik

Keberadaan offtaker di tingkat kelompok tani diharapkan mampu memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas harga di tingkat petani, serta memastikan pasokan cabai tetap tersedia bagi masyarakat.

“Pemantauan langsung ke sentra produksi dan pelaku usaha tani dilakukan guna memperoleh gambaran riil terkait produksi, stok, serta potensi distribusi cabai dari petani ke pasar,” jelasnya.

Momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah biasanya diikuti dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai bahan pangan, termasuk cabai. Kondisi ini kerap memicu lonjakan harga apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari petani, kelompok tani, hingga pelaku distribusi, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.

Upaya ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan menjelang Ramadan, sehingga harga cabai di pasaran tetap stabil dan tidak membebani masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, merilis data resmi perkembangan ekonomi dan sosial NTB per Februari 2026 pada Senin (2/3/2026) pukul 13.30 WITA.

Data ini mencakup inflasi, nilai tukar petani, pariwisata, transportasi, serta ekspor-impor di Provinsi yang memiliki karakter ekonomi dan lingkungan unik ini.

Inflasi NTB Februari 2026
Inflasi tahunan (y-on-y) NTB tercatat sebesar 5,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,49. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima (6,40 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa (4,88 persen).

Baca Juga :  TPID NTB Pastikan Stok dan Harga Pangan Aman Jelang Ramadan 2026

Kenaikan harga didorong oleh sembilan kelompok pengeluaran, antara lain makanan, minuman, tembakau (3,92 persen) perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (16,83 persen), pendidikan (2,79 persen), serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (22,77 persen). Sedangkan perlengkapan rumah tangga dan layanan informasi mengalami sedikit penurunan. Inflasi bulanan (m-to-m) mencapai 0,84 persen, sedangkan inflasi kumulatif (y-to-d) sebesar 1,12 persen.

“Kenaikan harga cabai, udang, dan ayam menjelang Ramadhan menjadi penyumbang utama inflasi. Sementara tarif transportasi yang naik turut memberi tekanan tambahan,” jelas Drs. Wahyudin, dalam keterangan yang diterima media ini. Rabu (4/3/2026).

Nilai Tukar Petani NTB Februari 2026 tercatat 131,25, naik 0,72 persen dibanding bulan sebelumnya, menunjukkan daya beli petani di pedesaan masih stabil. Sektor unggulan termasuk hortikultura (NTP 249,88) dan peternakan (NTP 113,08).

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 137,20, naik 1,34 persen. Kenaikan ini menunjukkan pendapatan petani lebih cepat dibanding biaya produksi, terutama dari cabai, ayam ras pedaging, dan bawang merah.

“Meski ada tekanan inflasi, daya tukar petani tetap positif. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan di NTB,” kata Wahyudin.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Minggu, 19 April 2026 - 18:32 WIB

Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat

Berita Terbaru