Dana Desa Kian Terbatas, Komisi II DPR RI Buka Fakta Tekanan Fiskal Nasional

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 27 Juni 2026 - 07:03 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan paparan terkait kondisi fiskal nasional dan dampaknya terhadap pemerintah daerah serta desa saat kegiatan bersama para Kepala Desa di Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/6).

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan paparan terkait kondisi fiskal nasional dan dampaknya terhadap pemerintah daerah serta desa saat kegiatan bersama para Kepala Desa di Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/6).

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi global saat ini turut berdampak terhadap kondisi fiskal nasional yang berimbas hingga ke pemerintah daerah dan pemerintah Desa.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Nasional melalui Kemitraan bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/6).

Menurut Rifqinizamy, berbagai penyesuaian kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang harus ditempuh untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu.

“Kita semua merupakan bagian dari pemerintahan. Kepala Desa adalah ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu kami merasa perlu menjelaskan mengapa berbagai kebijakan penyesuaian fiskal harus diambil,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini mengalami tekanan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan program pembangunan di Daerah maupun Desa.

Dalam paparannya, Rifqinizamy menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk melalui pengendalian kebijakan fiskal. “Ketika kondisi ekonomi tidak menentu, pemerintah pusat tentu harus melakukan pengendalian yang lebih kuat terhadap kebijakan fiskal agar stabilitas negara tetap terjaga,” jelasnya.

Selain itu, Rifqinizamy juga menyoroti berbagai aspirasi kepala Desa terkait semakin terbatasnya ruang penggunaan Dana Desa akibat bertambahnya program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR tetap berkomitmen memperkuat posisi Desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat dan pembangunan nasional.

Menurutnya, kepala Desa memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekadar menjalankan fungsi administratif pemerintahan.

Baca Juga :  Konflik Agraria Puluhan Tahun di Lombok Tengah, Gubernur NTB Targetkan Tuntas pada 2026

“Kepala Desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu penguatan pemerintahan Desa menjadi sangat penting agar pelayanan publik dan percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan Desa, Komisi II DPR RI saat ini juga mendorong pembahasan RAPBN 2027 agar ruang fiskal pemerintah Desa dapat meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Harapannya, kondisi keuangan negara yang semakin membaik akan membuka peluang peningkatan dukungan anggaran bagi Desa sehingga pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB