Coklit Pilkada 2024: DPRD NTB Ingatkan Pantarlih Bekerja Profesional, Ingat Kasus Bima Dan Sekotong

Avatar

- Jurnalis

Senin, 1 Juli 2024 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB mengingatkan petugas Pantarlih bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Pilkada 2024 merupakan bagian penting dalam proses demokrasi.

“Coklit merupakan bagian penting dari proses demokrasi karena semua bermula dari data dan nanti jika ada permasalahan di kemudian hari, juga kembali ke data,” kata Anggota Komisi II DPRD NTB Ahkhdiansya. Saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB, diruang Komisi II Kantor DPRD NTB Dijalan Udayana Kota Mataram. Senin 1 Juli 2024.

Baca Juga :  DPRD Lain Ribut, KLU Malah Ngebut: 12 Raperda Langsung Naik Podium

Selain itu, Kata Pria yang akrab disapa Guru To’i, bahwa coklit sesuatu sangat vital, karena yang pertama menjamin setiap warga negara itu punya pilihan, terus yang ke dua jangan sampai orang-orang saat proses coklit dimanfaatkan sehingga ada pemilih ganda, pemilih rekayasa.

“Ingat Kasus sekotong, kasus Bima, Kasus soal pemilih ganda, dan ada kemungkinan di manipulasi. Nah coklit ini adalah momentum untuk menjaga hak pemilih warga, agar tidak ada manipulasi dan rekayasa pemilih dan untuk menjaga Demokrasi berjalan dengan baik,”Guru To’i mengingatkan.

Baca Juga :  Oknum Guru Jadi Tersangka Kasus Pelecahan Seksual, Rusdiansyah Minta Pemkot Mataram Evaluasi SDIT Ulul Albab

Selain itu, Pria Asal Dompu ini menghimbau, para petugas Pantarlih bisa melaksanakan tugas dan bekerja secara maksimal.

“Agar Panterlih ini bisa bekerja secara maksimal dibutuhkan partisipasi masyarakat sehingga Pilkada berjalan dengan lancar, dan Pemilih bisa menentukan pilihannya dengan baik. Tidak ada warga yang dirugikan dengan adanya Coklit,”terangnya.

“Diharapkan petugas Pantarlih netral, jangan sampai ada yang di cocok-cocokan terhadap pemilih tertentu, hati-hati. Kita minta kepada instrumen ini bekerja secara profesional,”Guru To’i menambahkan.

Berita Terkait

IKA Unram Dorong Anak Muda NTB Berani Jadi Pengusaha, Ratusan Pelajar Ikuti Panggung Inspirasi Bisnis
Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Berita ini 110 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:22 WIB

IKA Unram Dorong Anak Muda NTB Berani Jadi Pengusaha, Ratusan Pelajar Ikuti Panggung Inspirasi Bisnis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB