Situasi di Kabupaten Dompu semakin memanas. Bupati Dompu akhirnya angkat bicara menanggapi keputusannya yang tengah menjadi sorotan publik. Namun, suasana semakin heboh ketika Wakil Bupati Syirajuddin melontarkan pernyataan mengejutkan—mengklaim dirinya tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Spekulasi liar pun bermunculan, tapi satu hal yang ditegaskan: “Ini Bukan Kudeta Kekuasaan…!!!”
SUMBAWAPOST.com, Dompu – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, akhirnya angkat bicara terkait polemik dan kontroversi yang mencuat mengenai Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa keberadaan TP2D sangat diperlukan untuk memastikan visi dan misinya dapat diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“TP2D itu harus ada untuk memastikan, mengawal, dan mendorong agar visi misi BBF dapat diimplementasikan oleh perangkat OPD,” ujar Bupati Bambang Firdaus, saat dimintai tanggapannya, Jum’at 27 Maret 2025.
Isu mengenai dugaan konspirasi dan tidak dilibatkannya Wakil Bupati dalam sejumlah kebijakan daerah, termasuk dalam pembentukan TP2D, juga ditanyakan kepada Bupati. Menanggapi hal tersebut, Bambang Firdaus dengan tegas membantah adanya konspirasi.
“Terlalu jauh kalimat konspirasi Itu hanya mis saja,” ungkapnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya intervensi dari pihak lain dalam pengambilan kebijakan daerah, termasuk terkait SK TP2D, Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa dirinya tetap independen dalam menjalankan tugasnya.
“Bupati harus merdeka dalam mengambil kebijakan, jadi tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dinamika pemerintahan di Dompu. Bupati menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan profesional demi kepentingan masyarakat.
