SUMBAWAPOST.com, Dompu – Dalam rangka memperkuat pengelolaan pelabuhan yang lebih efektif, Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, memimpin rapat koordinasi kegiatan bongkar muat barang, khususnya jagung, di Pelabuhan Soro, Kecamatan Kempo, Senin (28/4) kemarin. Rapat berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati dan dihadiri berbagai pihak terkait.
Dalam sambutannya, Syirajuddin menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan berkeadilan dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar operasional pelabuhan berjalan lancar.
“Kita harus memastikan kegiatan bongkar muat dilakukan sesuai standar keselamatan kerja. Pemerintah juga berkewajiban menjamin pelayanan yang baik dan efisien bagi seluruh pengguna pelabuhan, baik pengusaha pelayaran maupun buruh,” ujarnya.
Setelah arahan pembuka, Wakil Bupati membuka sesi dialog untuk mendengarkan langsung permasalahan yang dihadapi para buruh, pengusaha, dan agen pelayaran. Dalam dialog tersebut, perwakilan buruh mengeluhkan kurangnya perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Sementara itu, pengusaha dan agen pelayaran mengungkapkan tantangan terkait kelancaran dan ketertiban antrian kapal di pelabuhan.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syirajuddin akrab disapa Dae Juddin menyatakan perlunya komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas.
Tiga Kesepakatan Besar Lahir dari Rapat
Rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang ditandatangani bersama oleh para pihak:
1. Pembentukan Serikat Buruh:
Untuk melindungi hak dan kesejahteraan buruh bongkar muat, akan dibentuk serikat pekerja. Pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dompu, paling lambat satu minggu setelah kesepakatan ini dibuat.
2. Pengaturan Antrian Bongkar Muat: Demi kelancaran dan keadilan, disepakati bahwa setiap gudang hanya boleh mendatangkan maksimal tiga kapal untuk bongkar muat dalam satu waktu. Setelah itu, giliran diberikan kepada gudang lain. Pengaturan antrian dikoordinasikan oleh UPP Calabai melalui Koordinator Pelabuhan Soro.
3. Penguatan Administrasi Pelabuhan: UPP Kelas III Pelabuhan Calabai akan menempatkan satu tenaga khusus untuk melayani kegiatan administrasi perkapalan di kantor Pelabuhan Soro.
Setelah penandatanganan kesepakatan, Wakil Bupati kembali menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan komitmen tersebut untuk mendukung kemajuan Dompu.
Rapat berlangsung lancar dengan diikuti oleh sejumlah pejabat, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemilik gudang jagung, pengusaha agen kapal, serta perwakilan buruh kerja bongkar muat.
