SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur. Komitmen ini kembali ditegaskan saat Gubernur menerima audiensi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB bersama jajaran, serta pengurus dan anggota Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia NTB, di ruang kerjanya, Jumat (13/6).
“Konsekuensi dari pelaksanaan tiga misi itu adalah penguatan birokrasi. Itu artinya bukan hanya di sistem seleksi dan sistem talent scouting-nya. Tapi capacity building-nya juga perlu diperkuat,” terang Gubernur.
Menurutnya, salah satu tantangan utama di tingkat provinsi adalah memperkuat kapasitas aparatur. ASN dinilai perlu melakukan rekalibrasi secara rutin untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi.
“Urusan IT saja kita belum beres, sudah AI sekarang. AI ini kan kayak pisau bermata dua. Di satu sisi memang kita butuhkan untuk mempercepat business process, di sisi lain juga ancaman. Kalau kita tidak handle dengan baik, juga akan berbahaya buat kita terutama soal kerahasiaan data,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti kompleksitas tantangan ekonomi global. Ia menyebut Indonesia kini makin terdampak oleh dinamika internasional karena skala ekonominya yang terus berkembang.
“Dua puluh tahun lalu, hal-hal yang dilakukan orang di Amerika Serikat tidak berpengaruh buat kita di Indonesia. Sekarang, apa pun yang terjadi di level global langsung memiliki pengaruh terhadap kondisi kita di sini. Mau tidak mau, kita harus lebih aware,” tambahnya.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas ASN agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan zaman.
“Teman-teman di kalangan birokrasi juga harus betul-betul punya kapasitas yang baik,” pesan Gubernur.
Di akhir pertemuan, Gubernur berharap BPSDM NTB bisa menjadi center of excellence bagi sistem birokrasi di daerah. Tak hanya fokus pada pengembangan ASN tingkat provinsi, BPSDM juga diarahkan menjadi pusat rujukan dan pendamping bagi kabupaten/kota.
