SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Bendungan Meninting yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto didorong agar segera memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bendungan yang dibangun dengan Investasi Negara sekitar Rp1,4 triliun tersebut tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai pengendali Banjir, tetapi juga mendukung Penyediaan Air Bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta memperkuat ketahanan Pangan melalui jaringan Irigasi.
Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB II Pulau Lombok dari Fraksi PKS, H. Abdul Hadi, mengatakan pemanfaatan Bendungan Meninting perlu segera didorong setelah Bendungan tersebut diresmikan.
Hal itu disampaikan Abdul Hadi usai mengikuti pertemuan bersama Pemerintah Provinsi NTB, pimpinan DPRD NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB di ruang rapat utama BPPW NTB, Mataram, Kamis (30/7/2026) Kemarin.
Menurut Abdul Hadi, salah satu manfaat Bendungan Meninting yang sudah berjalan adalah Pengendalian Banjir dengan kapasitas tampungan sekitar 10 juta meter kubik.
“Bendungan Meninting yang baru saja di Resmikan sama Presiden. Jadi tuntutan Masyarakat saat ini manfaat daripada Bendungan. manfaat daripada Bendungan adalah Minimal ada beberapa hal yang utama yang sekarang sudah dilakukan adalah menahan banjir, paling tidak penampungan air menahan Banjir itu kapasitas sekitar 10 juta kubik,” ujar Abdul Hadi.
Namun, menurutnya, manfaat Bendungan tersebut masih perlu terus diperluas agar dapat dirasakan Masyarakat melalui Penyediaan Air Bersih dan dukungan terhadap Sektor Pertanian.
Selain Pengendalian Banjir, Abdul Hadi mengatakan pemanfaatan Bendungan Meninting tengah diarahkan untuk mendukung kebutuhan Air Bersih Masyarakat Lombok Barat melalui SPAM. Kawasan Gunungsari dan Batulayar menjadi salah satu Wilayah yang diproyeksikan mendapatkan manfaat dari Pengembangan tersebut.
“Paling tidak untuk SPAM untuk kebutuhan Air Bersih Masyarakat kita yang ada di Lombok Barat paling tidak di Wilayah Gunung Sari dan Batu Layar dan sekitarnya ada sekitar 70 ribu KK pemanfaatan. Ini kisaran anggarannya kita usulkan sekitar 20 an Miliar itu dengan pengaliran Air Bersih kerja sama dengan PDAM,” katanya.
Pengembangan SPAM tersebut diharapkan dapat memperluas akses Masyarakat terhadap Air Bersih melalui kerja sama dengan PDAM.
Abdul Hadi menjelaskan, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menghubungkan jaringan dari Meninting menuju Sesaot dengan panjang sekitar 19 Kilometer.
“Dalam hal ini untuk irigasi, ada saluran utama kita disesaot itu dari Meninting ke arah sesaot itu sekitar 19 kilo Meter, rencananya kita membuat saluran, tetapi kita sedang menghitung kira-Kira yang paling efisien apakah menggunakan saluran yang harus membutuhkan Pembebasan Tanah atau cukup menggunakan pipa yang besar,” jelasnya.
Pilihan pembangunan jaringan tersebut masih dalam tahap penghitungan untuk menentukan pola yang paling efisien. Jika menggunakan saluran, kebutuhan pembebasan lahan menjadi salah satu pertimbangan. Sementara penggunaan pipa besar menjadi alternatif yang dinilai lebih murah.
Berdasarkan penghitungan awal pihak teknis yang disampaikan Abdul Hadi, kebutuhan anggaran untuk jaringan irigasi tersebut berada di atas Rp200 miliar untuk opsi penggunaan Pipa.
“Kisarannya hitungan rekan-rekan tehnis tadi di atas Rp200 Miliar, itu baru dalam bentuk Pipanya. Untuk saluran Pembebasannya itu ternyata lebih besar. Makanya polanya kalau dengan pipa itu lebih murah,” ujarnya.
Untuk kebutuhan Air Minum, Abdul Hadi menyebut kapasitas yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 150 liter per detik. Sementara kebutuhan untuk irigasi masih akan disesuaikan dengan perhitungan teknis dan luas Lahan yang akan mendapatkan Pengairan.
Abdul Hadi mendorong agar manfaat Bendungan Meninting dapat segera dirasakan Masyarakat. Jika belum memungkinkan dilakukan secara keseluruhan, ia meminta pemanfaatannya dapat dilakukan secara bertahap. “Kami juga mendorong mungkin secara bertahap kalau tidak bisa full seluruhnya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi juga menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung Bendungan Meninting agar bendungan yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Menurut Mori dan Juga Ketua DPW NasDem NTB keberadaan bendungan belum memberikan manfaat maksimal karena Jaringan Irigasi dan Sistem penyediaan Air Minum belum tersedia.
Hal tersebut disampaikan Mori saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Mataram, NTB, Rabu (22/7/2026).
Mori menjelaskan, saat peresmian Bendungan Meninting, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bendungan tersebut diproyeksikan mampu mengairi sekitar 4.000 hektare lahan Pertanian sekaligus menjadi sumber Air Minum Masyarakat. Namun, menurut Mori, kedua fungsi tersebut belum dapat berjalan karena Infrastruktur pendukung masih harus diselesaikan.
“Bendungan ini sudah diresmikan Presiden dengan harapan dapat mengairi 4.000 hektare sawah dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Namun sampai sekarang fungsi-fungsi itu belum berjalan karena jaringan irigasi maupun jaringan air minumnya belum dibangun,” ujar Mori.
Ia mengungkapkan, kebutuhan Anggaran untuk pembangunan jaringan SPAM sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Sementara pembangunan jaringan irigasi masih membutuhkan sekitar Rp200 miliar, ditambah anggaran pembebasan lahan sekitar Rp270 miliar.
Menurut Mori, persoalan utama bukan semata besarnya anggaran, melainkan komitmen untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung secara menyeluruh.
Sebab, tanpa jaringan pendukung tersebut, investasi negara sebesar Rp1,4 triliun untuk pembangunan Bendungan Meninting dinilai belum memberikan manfaat optimal.
“Kalau jaringan-jaringan itu tidak dibangun, bendungan ini praktis hanya berfungsi sebagai pengendali banjir. Padahal nilai investasinya mencapai Rp1,4 triliun. Sangat disayangkan apabila manfaatnya hanya satu fungsi,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan NTB I tersebut.
Mori menilai sebuah bendungan idealnya memiliki tiga fungsi utama, yakni Pengendalian Banjir, Penyediaan Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan, serta Penyediaan Air Naku melalui SPAM bagi Masyarakat.
“Kalau ketiga fungsi itu berjalan, maka pembangunan bendungan senilai Rp1,4 triliun menjadi sangat bernilai. Tetapi kalau hanya menjadi penahan banjir, tentu investasi sebesar itu menjadi kurang optimal,” katanya.
Meski mengakui kondisi Fiskal saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, Mori menegaskan penyelesaian Bendungan Meninting beserta Infrastruktur pendukungnya harus menjadi prioritas.
Ia juga menyoroti percepatan pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah agar pembangunan jaringan Irigasi dapat segera dilaksanakan. “Memang masih ada pekerjaan rumah berupa pembebasan lahan sekitar Rp270 miliar. Ini perlu menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jangan sampai Bendungan yang sudah diresmikan Presiden justru bertahun-tahun belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Mori berharap seluruh pemangku kepentingan bersinergi untuk menuntaskan infrastruktur pendukung Bendungan Meninting sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan Masyarakat, baik untuk Ketahanan Pangan, Penyediaan Air Bersih maupun Pengendalian Banjir.
Sebagai informasi, Bendungan Meninting merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi NTB yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
