SUMBAWAPOST.com, Bima- Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Dapil NTB VI (Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima), Abdul Rauf, melontarkan pernyataan tegas dan mengejutkan terkait maraknya demonstrasi anarkis yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, gelombang unjuk rasa yang berujung pada kekerasan bukanlah bentuk karakter asli masyarakat, melainkan akumulasi frustrasi akibat kegagalan pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat.
“Anarkisme bukan watak dasar masyarakat kita. Ini cermin dari kekecewaan mendalam karena pemerintah lamban, tertutup, dan tidak solutif dalam menangani persoalan masyarakat. Demo rusuh bukan Salah Rakyat, tapi Pemerintah yang diam, termasuk soal pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS),” tegas Abdul Rauf. Sabtu (31/05).
Rauf menyebut bahwa ketika suara rakyat terus diabaikan, ruang dialog berubah menjadi ruang ledakan emosi. Ia menyindir bahwa pemerintah seolah memilih menjadi tuli terhadap keluhan yang terus disuarakan masyarakat.
“Kalau pemerintah terus menutup telinga, jangan salahkan rakyat jika mereka akhirnya berteriak dengan cara yang tidak diinginkan siapa pun,” lanjutnya.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Sebagai pembanding, Abdul Rauf mengangkat contoh konkret dari wilayah Pantai Wane yang dulu dikenal sebagai kawasan paling ‘brutal’. Berkat kepemimpinan lokal seperti Ompu Jalo, kawasan tersebut kini menjadi salah satu daerah yang aman dan tertib.
“Dulu Pantai Wane ditakuti, sekarang kita bangga. Ini bukti bahwa dengan pendekatan yang tepat, wilayah keras pun bisa jadi damai. Jadi, bukan watak rakyat yang bermasalah, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka yang sering diabaikan,”terang Duta Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Abdul Rauf mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi menganggap kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai amunisi untuk perbaikan. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mencegah anarkisme adalah dengan membangun kepercayaan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya.
“Demokrasi tidak akan tumbuh jika negara terus menutup telinga. Saatnya pemerintah hadir lebih awal, lebih sigap, dan lebih tulus,”tegasnya.
