Aksi Jilid III! GERAK Kepung KPK, Desak Bupati Dompu, Istri dan Wakil Ketua DPRD Diperiksa

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 25 Februari 2026 - 14:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Massa GERAK saat menggelar aksi jilid III di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta – Mendesak pemeriksaan terhadap Bupati Dompu dan pihak terkait.

Massa GERAK saat menggelar aksi jilid III di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta – Mendesak pemeriksaan terhadap Bupati Dompu dan pihak terkait.

Jakarta | SUMBAWAPOST.com- Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/2/2026). Dalam aksi jilid III ini, mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut segera memproses laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaturan proyek tender di Kabupaten Dompu.

Koordinator GERAK, Rajulan, dalam orasinya meminta KPK menindaklanjuti laporan atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta pengaturan 19 paket proyek tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025. Proyek tersebut diduga melibatkan Bupati Dompu, istrinya, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu.

“Kami akan terus mendatangi dan mengawal laporan pengaduan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan Masig (TSM) di lingkungan pemerintah kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025,” tegasnya.

Rajulan menambahkan, pengaturan proyek secara nonprosedural tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas serta ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ia memastikan seluruh proyek tender yang dilaporkan telah dilengkapi bukti dan dokumen pendukung.

Selain itu, GERAK meminta KPK segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, objektif, dan independen, serta memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Bukan Sekadar Rebut Medali, Gubernur Miq Iqbal Jadikan Porprov XII Arena Cetak Juara PON 2028

Dalam aksi tersebut, GERAK kembali menyampaikan empat tuntutan seperti pada aksi jilid I dan II:

1). Mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Dompu, istrinya, serta Wakil Ketua DPRD Dompu terkait dugaan pengaturan tender proyek yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.

2). Meminta KPK melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh proyek Tahun Anggaran 2025 sesuai daftar yang telah dilampirkan dalam laporan resmi.

3). Mendesak KPK menelusuri dugaan aliran dana haram yang diduga berasal dari fee proyek serta praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

4). Menuntut KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Bupati Dompu, istrinya, serta Wakil Ketua DPRD Dompu Kurnia Ramadhan.

Bupati Dompu Bambang Firdaus yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Dompu memberikan tanggapan terkait laporan GERAK ke KPK RI.

Bambang Firdaus menyatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara detail laporan yang dimaksud.

“Saya sih gak tahu deh. Ya haknya masyarakat mau menyampaikan aspirasi. Cuma kan saya gak tahu,” kata Bambang Firdaus.

Ia menegaskan, sebagai kepala daerah dirinya memilih tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab pemerintahan dibanding merespons isu yang belum dipahami secara utuh.

Baca Juga :  Kapolres Sumbawa Tegaskan Larangan Judi Online, Pelanggar Terancam PTDH

“Saya hanya berkonsentrasi, fokus sama kerja saja lah. Itu jauh yang lebih penting,” tegasnya.

Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Dompu berjalan optimal demi kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, GERAK telah melaporkan dugaan praktik pengaturan proyek dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu. Bupati Dompu Bambang Firdaus, bersama istrinya Ny. Onti Farianti Bambang Firdaus dan pamannya Kurnia Ramdhan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Dompu sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Dompu, resmi dilaporkan ke KPK pada Senin (3/2/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan 19 paket proyek tender Tahun Anggaran 2025 yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan melibatkan unsur eksekutif, legislatif, dan pihak swasta.

Koordinator GERAK, Rajulan, menyampaikan laporan itu diserahkan langsung di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.30 WIB dan diterima secara resmi pada 12.15 WIB dengan nomor laporan 2026-A-00563.

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan pola konflik kepentingan, pengendalian anggaran, intervensi pengadaan barang dan jasa, serta dugaan pengaturan tender proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025,” tegas Rajulan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPK RI belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya
Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen
Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba
Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat
RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan
RAPBD NTB 2027: Rp1,05 Triliun Disiapkan untuk Benahi Birokrasi dan Pelayanan Publik
RAPBD NTB 2027: Pariwisata Kebagian Anggaran Rp487,88 Miliar
RAPBD NTB 2027 Siapkan Rp745,25 Miliar untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem di 106 Desa
Berita ini 173 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:53 WIB

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya

Rabu, 11 November 2026 - 13:23 WIB

Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen

Rabu, 11 November 2026 - 05:40 WIB

Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba

Rabu, 11 November 2026 - 05:04 WIB

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Selasa, 10 November 2026 - 14:23 WIB

RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Polda NTB Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani, melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian.

Hukum & Kriminal

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Rabu, 11 Nov 2026 - 05:04 WIB