SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Sorotan terhadap Pemerataan Pembangunan dan Kondisi Infrastruktur jalan di Wilayah Bima-Dompu kembali mengemuka. Kali ini, suara tersebut datang dari Anggota Komisi IV yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Pembangunan DPRD Provinsi NTB, Ahmad Dahlan, yang akrab disapa Dae Leo.
Dae Leo menegaskan, Persoalan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bima dan Dompu sebenarnya telah berulang kali disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.
Menurutnya, sejumlah titik infrastruktur strategis, khususnya ruas Jalan di Wilayah Bima-Dompu, perlu mendapat Perhatian serius Pemerintah sesuai Kewenangannya.
“Sering tiap RDP Saya sampaikan Agar Ruas jalan di sejumlah titik di Kabupaten Bima Dompu agar menjadi perhatian, apalagi seperti di Ruas jalan di wilayah Utara di Soromandi tembus ke Kiwu agar diperhatikan,” kata Dae Leo. Rabu (2/9/2026).
Tak hanya ruas jalan Soromandi hingga Kiwu, Dae Leo juga menyinggung Kondisi Infrastruktur dan Lahan Pertanian Masyarakat yang terdampak banjir di Wilayah Wera-Ambalawi, Kabupaten Bima.
Ia memastikan Persoalan tersebut juga menjadi perhatian DPRD NTB dan terus disuarakan dalam berbagai kesempatan RDP.
“Termasuk sejumlah Infrastruktur dan lahan Pertanian di korban Banjir di Wera-Ambali Kabupaten Bima. Itu juga menjadi Perhatian Kami pada saat RDP dak terus kami suarakan,” ujarnya.
Dae Leo juga menyatakan dukungannya terhadap Kritik yang belakangan disampaikan Sejumlah Aktifis terkait Pemerataan Pembangunan di NTB.
Menurutnya, keresahan yang disampaikan para Aktivis memiliki garis Persoalan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan DPRD NTB sebagai lembaga Perwakilan Rakyat.
“Apa yang disampaikan oleh Sejumlah Aktifis belakangan ini juga yang terus disuarakan juga sangat sepakat dan memiliki keresahan dan dukungan yang sama yang coba kami terus lakukan Sebagai Wakil Rakyat, apalagi itu merupakan Dapil Saya di Dapil NTB VI (Bima, Kota Bima dan Dompu,red),” tegasnya.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melontarkan kritik keras terhadap pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sorotan tajam diarahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Bima dan Dompu.
HMI menilai agenda besar pembangunan NTB tidak cukup hanya dibungkus dengan narasi kemajuan daerah. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, pembangunan harus benar-benar terlihat dalam bentuk perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk tersedianya jalan yang layak dan akses infrastruktur yang memadai.
Ketua HMI Cabang Bima, Darmawan, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada slogan dan narasi. Masyarakat, kata dia, membutuhkan bukti konkret di lapangan.
“Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima-Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu Benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” kata Dharmawan, Senin (31/8/2026).
Darmawan secara khusus meminta Pemprov NTB memberikan perhatian terhadap sejumlah ruas jalan yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius.
Beberapa di antaranya yakni jalur Wera-Ambalawi, Sai-Soromandi, dan Rabokodo.
Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan permintaan agar Bima dan Dompu mendapatkan perlakuan khusus. HMI, kata dia, hanya ingin memastikan pembangunan NTB berjalan secara adil dan tidak timpang antardaerah.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menagih keadilan. Bima dan Dompu adalah bagian dari NTB. Maka jangan sampai pembangunan hanya terasa di wilayah tertentu, sementara wilayah lain terus menunggu,” ujarnya.
Tak hanya persoalan jalan, HMI Cabang Bima juga menyoroti kondisi masyarakat terdampak banjir Wera-Ambalawi yang terjadi pada Februari 2025.
HMI menggunakan rentang waktu sejak 2 Februari 2025 hingga 30 Agustus 2026, atau 574 hari, 19 bulan atau sekitar 1 tahun 7 bulan, sebagai gambaran panjangnya waktu yang telah dilalui masyarakat setelah bencana tersebut.
Bagi HMI, angka 574 hari bukan sekadar hitungan waktu. Rentang tersebut menjadi simbol panjangnya penantian masyarakat terhadap pemulihan dan penanganan infrastruktur yang terdampak bencana.
“574 hari, 19 bulan atau sekitar 1 tahun 7 bulan adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” tutur Darmawan.
Ia juga meminta pemerintah tidak melupakan warga yang terdampak bencana. Bantuan maupun program pemulihan dinilai harus diberikan secara tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Korban bencana jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ketika masyarakat membutuhkan negara, pemerintah harus hadir,” katanya.
Kritik HMI kemudian mengarah pada komitmen pemerataan pembangunan dalam kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Darmawan mempertanyakan sejauh mana Bima dan Dompu benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan Pemprov NTB.
Menurutnya, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, masyarakat berhak melihat hasil pembangunan yang konkret dan dapat dirasakan secara langsung.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal-Dinda, apakah Bima-Dompu Benar-benar menjadi bagian dari Prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan Kata-kata,” tegasnya.
Darmawan mengatakan kebutuhan masyarakat Bima dan Dompu tidak sebatas janji pembangunan.
Infrastruktur dasar, akses transportasi, keamanan jembatan hingga pemulihan pascabencana disebut menjadi kebutuhan mendesak yang membutuhkan perhatian pemerintah sesuai kewenangannya.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, akses ekonomi yang terbuka dan penanganan bencana yang nyata,” ujarnya.
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan infrastruktur di Bima dan Dompu sesuai kewenangan masing-masing.
Darmawan menegaskan, pembangunan NTB harus mencerminkan pemerataan antardaerah. Bima dan Dompu, kata dia, tidak boleh tertinggal dalam agenda pembangunan Provinsi.
Pesan tersebut kemudian ditutup dengan pernyataan tegas yang menjadi penegasan utama HMI Cabang Bima terhadap isu pemerataan pembangunan NTB. “Bima-Dompu bukan Anak Tiri NTB,” tegasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
