Inilah Jumlah dan Pasal Perda Pasar Lombok Tengah yang Diminta Dicabut

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Saat Mengevaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Saat Mengevaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Empat Pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan direkomendasikan untuk dicabut.

Rekomendasi tersebut muncul setelah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan Evaluasi terhadap perda tersebut.

Tak hanya meminta pencabutan sejumlah pasal, hasil evaluasi sementara juga merekomendasikan 15 Pasal untuk diubah, sementara ketentuan lainnya tetap dipertahankan dengan sejumlah penyesuaian.

Evaluasi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Mandalika Kanwil Kementerian Hukum NTB, Selasa (11/8/2026).

Evaluasi ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk menilai kesesuaian substansi Perda dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, kondisi Perekonomian, Kepentingan Investasi, Perlindungan UMKM, serta kebutuhan Masyarakat.

Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan, Perda Nomor 7 Tahun 2021 merupakan inisiatif DPRD yang disusun pada 2020 dan kemudian diundangkan pada 2021.

Baca Juga :  Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Seiring munculnya regulasi baru dan perkembangan pelaksanaan di lapangan, sejumlah ketentuan dalam perda tersebut dinilai perlu dikaji dan disesuaikan kembali.

Tim Analis Hukum Kanwil Kementerian Hukum NTB menemukan beberapa substansi yang memerlukan perbaikan.

Hal tersebut antara lain berkaitan dengan Dasar Hukum, Kewajiban, Pelanggaran, Pelaporan, akses Masyarakat, Pengaturan UMKM, Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Ketentuan Peralihan, hingga sejumlah aspek Redaksional.

Pembahasan evaluasi juga menyoroti kepastian hukum terhadap izin usaha yang telah diterbitkan sebelum adanya perubahan Perda.

Izin yang telah diberikan berdasarkan ketentuan sebelumnya perlu tetap memperoleh kepastian Hukum dan tidak dapat Serta-merta dicabut tanpa Dasar Hukum yang jelas.

Selain itu, pengaturan Perizinan perlu diselaraskan agar tidak terjadi Tumpang Tindih Kewenangan Antarinstansi.

Hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum berada pada Posisi Netral dan Objektif dalam Proses Evaluasi.

Baca Juga :  Seleksi SPPI Kacau! Lulus Tapi Digugurkan, HMI MPO Badko Bali Nusra Ancam Kepung Korem 162/Wira Bhakti

Perspektif dari sisi Peraturan Perundang-undangan akan dipadukan dengan kondisi faktual yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai bahan penyusunan rekomendasi.

“Evaluasi terhadap regulasi daerah penting untuk memastikan setiap ketentuan mampu memberikan Kepastian Hukum, baik bagi Pemerintah, Masyarakat, maupun Pelaku Usaha” ujarnya.

Hasil Analisis dan Evaluasi tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menentukan langkah terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2021.

Langkah tersebut dapat berupa perubahan sejumlah pasal, mempertahankan ketentuan tertentu, maupun melakukan Pencabutan dan Pembentukan Perda baru.

Dengan demikian, rekomendasi Pencabutan Empat Pasal tersebut belum merupakan keputusan final pencabutan Perda. Hasil evaluasi masih menjadi bahan bagi Pemkab Lombok Tengah dalam menentukan langkah selanjutnya.

Dengan adanya Evaluasi ini, penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko Swalayan di Lombok Tengah diharapkan memiliki Regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, Kondisi Ekonomi, Kepentingan Investasi, Perlindungan UMKM, serta kebutuhan Masyarakat

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB