Topik Regulasi Daerah

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Saat Mengevaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Hukum & Kriminal

Inilah Jumlah dan Pasal Perda Pasar Lombok Tengah yang Diminta Dicabut

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:28 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:28 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Empat Pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,…

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Melakukan Evaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Hukum & Kriminal

Sejumlah Pasal ‘Perda Pasar Lombok Tengah’ Diminta Dicabut

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Rabu, 12 Agustus 2026 - 10:55 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 10:55 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Sejumlah Ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,…

Akademisi UNBIM Mataram Dr. Alfisahrin, M.Si saat menyampaikan materi tentang pedoman penyusunan, pembahasan, dan evaluasi Raperda pada Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima di Hotel Golden Palace Mataram.

Politik

Akademisi UNBIM Soroti Lemahnya Aspek Sosiologis Perda, DPRD Kabupaten Bima Diajak Susun Regulasi yang Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Politik | Berita | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Pendidikan | Sumbawa Post | Jumat, 19 Juni 2026 - 20:07 WIB

Jumat, 19 Juni 2026 - 20:07 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Akademisi Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM) Mataram, Dr. Alfisahrin, M.Si, menyoroti masih lemahnya kualitas naskah akademik dan aspek sosiologis dalam penyusunan…

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Abul Chair, Ak, menyampaikan tanggapan Pemerintah Provinsi NTB terhadap lima Raperda prakarsa DPRD NTB dalam rapat paripurna yang membahas Bale Mediasi, perlindungan petani, pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online, sumbangan dana pendidikan, serta tata kelola pertambangan yang berpihak kepada masyarakat.

Pemerintahan

Pemprov NTB Dukung Penuh 5 Raperda Prakarsa DPRD, dari Bale Mediasi hingga Perang Melawan Pinjol dan Judol

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Pendidikan | Politik | Sumbawa Post | Senin, 25 Mei 2026 - 16:40 WIB

Senin, 25 Mei 2026 - 16:40 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD NTB yang dinilai strategis untuk menjawab berbagai…