Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat Memberikan Pembekalan Kepada Kepala Perangkat Daerah dalam Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat Memberikan Pembekalan Kepada Kepala Perangkat Daerah dalam Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

SUMBAWAPOST.com|™ Lombok Timur- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mengingatkan para Kepala Perangkat Daerah agar tidak hanya Berorientasi pada Capaian Kinerja dan Prestasi.

Menurutnya, seorang Pemimpin juga memiliki Tanggungjawab menciptakan Rasa Nyaman bagi Jajaran yang Dipimpinnya.

Hal tersebut disampaikan Indah Dhamayanti Putri saat memberikan pembekalan Kepada Kepala Perangkat Daerah peserta Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026).

Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan, keberhasilan seorang Pemimpin tidak cukup hanya diukur dari sejumlah Prestasi yang berhasil diraih. Lingkungan kerja yang nyaman dan terjaganya semangat Aparatur juga menjadi bagian penting dalam Kepemimpinan.

“Menjadi Pemimpin tidak hanya membanggakan diri dengan sejumlah prestasi yang dicapai. Tetapi yang lebih utama, Bapak/Ibu sebagai Pemimpin bisa memberikan rasa nyaman bagi seluruh bawahan, memastikan semangat mereka tetap terjaga, dan tidak ada ketakutan berlebihan ketika Dipercaya menempati Jabatan, terutama dalam Pengelolaan Keuangan,” Katanya.

Menurut Umi Dinda, pembekalan melalui Workshop Manajemen Risiko penting untuk membantu Pimpinan Perangkat Daerah memahami berbagai Potensi Persoalan dalam Pelaksanaan tugas, termasuk mengantisipasi kemungkinan munculnya temuan Pemeriksaan di kemudian hari.

Baca Juga :  Hasil Seleksi PPPK di Kabupaten Bima Dituding Kejahatan Kemanusiaan Terstruktur

Mantan Bupati Dua Periode itu berharap, kehadiran narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Kementerian Dalam Negeri dapat memperkuat kemampuan Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi celah Risiko sekaligus melakukan langkah pencegahan sejak awal.

“Dengan hadirnya narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat memperkuat kemampuan Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi celah Risiko serta melakukan langkah pencegahan sejak awal. Perubahan Pola Kerja, dari pendekatan reaktif menjadi lebih antisipatif dalam mengidentifikasi dan Mengelola Risiko, menjadi target Kita bersama,”jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub NTB juga menyoroti tindak lanjut atas catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pelaksanaan Program kegiatan tahun Anggaran 2025.

Umi Dinda memberikan Apresiasi Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektorat, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB yang telah bekerja keras menyelesaikan tindak lanjut atas catatan BPK tersebut.

Baca Juga :  Turun ke NTB, KPU RI Siap Kawal Ketat PSU dan Logistik Pemilu 2024 di 24 Daerah, Ini Daftarnya

“Bagi kami yang memberikan Perintah dan Arahan terlihat lebih mudah, tetapi Bapak/Ibu sekalian yang bekerja langsung di lapangan mengordinasikan tentunya memiliki beban tugas yang cukup berat. Saya sampaikan Apresiasi Setinggi-tingginya,” Ungkapnya.

Meski demikian, Umi Dinda meminta Perangkat Daerah yang masih belum menuntaskan tindak lanjut agar segera melakukan percepatan terhadap catatan BPK RI.

Umi Dinda juga meminta jajaran Perangkat Daerah memperketat Evaluasi sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.

Di sisi lain, Umi Dinda mengingatkan seluruh jajaran Birokrasi agar tetap bekerja dengan Sungguh-sungguh dan tidak dihantui kekhawatiran dalam menjalankan tugas.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penerapan Manajemen Risiko tidak hanya berkaitan dengan Aturan dan Administrasi, tetapi juga bagaimana pemimpin mampu membangun Lingkungan Kerja yang Sehat, Nyaman, dan mendorong Aparatur Bekerja secara Optimal.

“Kerja Sungguh-sungguh yang Bapak/Ibu tunjukkan tidak pernah akan bisa tertukar dengan pihak lain,” tambahnya memberi motivasi.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Digital Vigilantism dalam Pemberantasan Narkotika
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB