Bawaslu NTB Bahas Pengawasan Pemilu dan Sengketa Bersama DPW PBB, Dorong Integritas Pemilu 2029

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 9 Juli 2026 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Bawaslu NTB memaparkan materi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam forum Konsolidasi Demokrasi bersama DPW PBB NTB di Kota Mataram.

Koordinator Bawaslu NTB memaparkan materi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam forum Konsolidasi Demokrasi bersama DPW PBB NTB di Kota Mataram.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) NTB menggelar diskusi mengenai penguatan pengawasan pemilu, penanganan dugaan pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian dari Konsolidasi Demokrasi menuju Pemilu 2029.

Dalam sesi diskusi, materi disampaikan langsung oleh Umar Achmad Seth, S.H., M.H. dan Suhardi, S.IP., M.H. Keduanya menjelaskan berbagai aspek terkait tugas pengawasan pemilu, penanganan dugaan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pentingnya keterlibatan partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Baca Juga :  Madapangga Dipilih Jadi Lokasi Proyek Peternakan Ayam Terintegrasi Nasional, PT Berdikari Siapkan Kawasan Modern di Bima

Mewakili Bawaslu NTB, Syaifuddin, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi yang lebih kuat antara Bawaslu dan partai politik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari DPW PBB NTB. Melalui forum ini kami berharap dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi penguatan demokrasi dan pengawasan pemilu yang lebih efektif,” ungkap Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu NTB, Syaifuddin, S.H.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari pengurus DPW PBB NTB terkait pengalaman pengawasan pemilu di daerah. Berbagai pandangan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Bawaslu NTB dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pada tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.

Baca Juga :  TPA Kebon Kongok di NTB Berpotensi Hasilkan 9 Juta Ton Gas Metana per Tahun, Siap Jadi Sumber Energi Alternatif
Diskusi Bawaslu NTB dan DPW PBB NTB mengenai pengawasan pemilu dan penyelesaian sengketa menuju Pemilu 2029.
Koordinator Bawaslu NTB memaparkan materi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam forum Konsolidasi Demokrasi bersama DPW PBB NTB di Kota Mataram.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik guna mendorong pengawasan yang semakin partisipatif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru